Drama Prabowo, Kemenangan Jokowi

 Jokowi-JK Menang

Pernyataan menarik diri Prabowo dari proses Pilpres tak membuat KPU menghentikan rekapitulasi. Penghitungan suara tetap dilanjutkan pada Selasa 22 Juli sore. Dan hasilnya pasangan capres-cawapres Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) dinyatakan menang.

"Menetapkan pasangan nomor urut 2 Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai pemenang Pilpres 2014," kata Ketua KPU Husni Kamil Manik, Selasa 22 Juli malam. Wajah Jokowi-JK tampak berseri-seri di Gedung KPU saat mendengar pengumuman tersebut.

Total perolehan suara Jokowi-JK 70.997.883 atau 53,15%. Sedangkan Prabowo-Hatta 62.576.444 atau 46,85%. Selisih perolehan keduanya sebesar 8.421.389 suara atau 6,3%.

Jokowi-JK menang 23 Provinsi: yakni Kalimantan Barat, Kepulauan Riau, Jambi, Bangka Belitung, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bengkulu, Sulawesi Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, Bali, Maluku, Sulawesi Tengah, Jawa Tengah, Lampung, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, DKI Jakarta, Jawa Timur, Papua, dan Sumatera Utara.

Sedangkan Prabowo-Hatta unggul 10 Provinsi: Nusa Tenggara Barat, Aceh, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Gorontalo,  Sumatera Barat, Riau, Jawa Barat, Banten, dan Maluku Utara.

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sebagai pengusung Jokowi-JK langsung menangis ketika rekapitulasi suara dari 33 provinsi telah selesai. Sambil berlinang air mata, dia menyampaikan terima kasih kepada seluruh partai pendukung pasangan Jokowi-JK yang telah berhasil memenangkan pasangan capres nomor urut 2 itu.

"Mereka yang telah bekerja begitu keras, sebagai Ketua Umum PDIP, saya ingin ucapkan terima kasih pada sukarelawan, partai PDIP, maupun dari Nasdem, PKB, Hanura, dan PKPI," imbuhnya," kata Mega.

"Akhirnya apa yang pada waktu quick count dengan (hasil) sekarang tak jauh berbeda, maka saya ingin mengatakan bahwa kita partai pendukung dan pengusung telah berhasil memenangkan Bapak Insinyur Joko Widodo dan Bapak Jusuf Kalla," ujar Mega sambil meneteskan air mata, di Kebagusan, Jakarta, Selasa 22 Juli malam.

"Dan insya Allah keduanya menjadi presiden Indonesia RI 2014-2019 yang tentunya tidak melupakan bantuan rakyat Indonesia yang telah menjalankan proses Pemilu ini dengan menjaga kelancaran dan dalam hari-hari bahagia secara damai," sambungnya.

Sorak-sorai pun bergema di Rumah Jenggala, tempat para relawan dan politisi berkumpul menyaksikan bersama pengumuman pemenang Pilpres oleh KPU. Suasana serupa juga terlihat di rumah ibunda Jokowi, Sujiatmi Notomiharjo. Sejumlah kerabat berkumpul, duduk di lesehan lantai, depan televisi.

Sementara kubu Prabowo-Hatta yang awalnya berencana menonton bareng pengumuman KPU, namun tak terlihat di Rumah Polonia, Jakarta Timur. Hatta bahkan tidak terlihat sejak Selasa pagi.

Terancam Pidana

Capres Prabowo Subianto menarik diri dari proses Pilpres 2014 yang sedang berjalan dan menolak menggugat hasil Pilpres ke Mahkamah Konstitusi (MK). Tim Prabowo-Hatta meminta segala kejanggalan dan kecurangan yang ditemukan, ditindaklanjuti KPU dengan Pemilihan Suara Ulang (PSU).

"Agar KPU melaksanakan PSU di beberapa TPS yang menurut data yang kita punya, terjadi ketidaksinkronan antara jumlah surat suara dengan jumlah rakyat yang mencoblos. Itu wajib hukumnya untuk KPU melakukan koreksi," ujar juru bicara tim pemenangan Prabowo-Hatta, Tantowi Yahya di Rumah Polonia, Jakarta Timur, Selasa 22 Juli.

Menurut politisi Partai Golkar itu, KPU tidak bisa beralasan waktu PSU sudah lewat. Sebab, menyelenggarakan PSU berdasarkan rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merupakan kewajiban KPU. "Ya, nggak bisa alasan tidak ada waktu. Ini kan kewajiban mereka. Tidak ada yang mendesak kok kalau mereka mau," lanjut dia.

Tantowi mengatakan, timnya sudah memiliki serangkaian bukti yang dapat menunjukkan banyaknya kejanggalan dan kecurangan. Karena itu, pilihan menarik diri kubunya merupakan pilihan tepat. "Kita nggak mungkin membabi-buta protes. Protes kita karena kita pakai data," tandas Tantowi.

Langkah mundurnya Prabowo dari proses Pilpres ini bisa membuatnya masuk bui. Sebab penarikan diri dari pesta demokrasi yang sudah masuk tahap penghitungan suara bisa terancam pidana 3 sampai 6 tahun.

Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Pasal 246 disebutkan bahwa "Setiap calon Presiden atau Wakil Presiden yang dengan sengaja mengundurkan diri setelah pemungutan suara putaran pertama sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran kedua, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)"

Pakar hukum tata negara, Refly Harun membenarkan adanya pidana tersebut bahwa Prabowo bisa terancam dipenjara lantaran mundur dari proses Pilpres. "Iya. Undang-Undang itu dibuat untuk mengantisipasi hal-hal seperti ini," ujar Refly Harun saat dihubungi Liputan6.com di Jakarta, Selasa 22 Juli.

Dia menjelaskan, meski demikian, pengunduran diri Prabowo tak berpengaruh terhadap proses rekapitulasi dan pengumuman hasil Pilpres 2014. Jika keberatan, menurut dia, kubu Prabowo hanya bisa mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Proses pemungutan suara sudah selesai. Jadi hasil pemilu tetap dilanjutkan. Mereka (Prabowo) bisa mengajukan gugatan 24 jam (ke MK) setelah pengumuman KPU," jelas Refly. "Yang berpengaruh bila mundurnya sebelum pemungutan suara, rakyat jadi tidak memilih. Kalau ini kan setelah pencoblosan, rakyat sudah menentukan pilihannya," imbuh dia.

Menurut Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra, Prabowo tidak bisa begitu saja mundur dari proses Pilpres 2014. Terlebih, tahapan pilpres telah menuju akhir.

"Prabowo tidak bisa mengundurkan diri dari proses pemilihan Presiden, ini sama berlaku seperti seseorang yang sudah mencalonkan diri sebagai anggota DPR atau kepala daerah," ungkap Yusril kepada Liputan6.com di Jakarta, Selasa (22/7/2014).

Seharusnya, sambung dia, bila Prabowo keberatan dengan hasil yang diumumkan KPU, dia bisa menggunakan jalur hukum ke Mahkamah Konstitusi (MK). "Jika ada keberatan soal apapun harusnya diajukan ke MK," tukas Yusril.

Praktisi hukum Erman Umar meminta Prabowo-Hatta berjiwa besar menyikapi hasil akhir rekapitulasi Pilpres 2014, yang diumumkan KPU. "Jika bukti kecurangan tidak masif dan tidak signifikan, maka pihak yang kalah sebaiknya legowo dan berjiwa besar menerima kekalahan," katanya. "Dalam perjuangan politik dan demokrasi adalah wajar ada menang dan ada kalah."

Erman mengatakan, untuk meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia, para elite politik harus memberikan teladan kearifan bagi masyarakat. Dalam negara demokrasi, si pemenang baru dirasa bernilai dan bermakna, jika pihak yang kalah menerima kekalahan dengan jiwa besar. "Jiwa besar untuk kepentingan keselamatan dan kemajuan bangsa," ucap Erman yang juga Ketua Komite Penyelamat Organisasi Kongres Advokat Indonesia (KAI) ini.

Bagaimana pun juga, pesta demokrasi telah dilaksanakan oleh KPU dengan segenap tenaga serta partisipasi rakyat nan antusias. Bagaimana selanjutnya sepak terjang permintaan Prabowo? Kita serahkan pada pihak yang berwenang: KPU. (Ali)