Diancam Dipidana, Ketua KPU: Kami Tetap Rekapitulasi Suara

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap melaksanakan proses rekapitulasi suara nasional pada Senin hari ini, walau ada ancaman pidana dari tim hukum capres Prabowo Subianto dan cawapres Hatta Rajasa.

"Kami tetap menggelar rapat rekapitulasi suara seusai aturan yang sudah ditentukan," kata Ketua KPU Husni Kamil Manik di kantor KPU, Jakarta, Senin (21/7/2014) dini hari. "Itu kan (ancamannya) dari tim kuasa hukumnya saja."

Sementara itu, Komisioner KPU Sigit Pamungkas menilai ancaman pidana dari kubu Prabowo sebagai gurauan belaka. Dia menjelaskan, proses rekapitulasi suara capres dan cawapres hasil pemilu presiden dan wakil presiden pada 9 Juli 2014 telah dilakukan secara berjenjang. Selama itu pula berbagai permasalahan di tingkat bawah saat proses rekapitulasi berlangsung telah diselesaikan.

"Semua bisa diselesaikan di tingkat tersebut. Jadi KPU di dalam menjalankan proses rekapitulasi ini dibuat secara transparan. Data-data yang dimuat di situs, sehingga publik bisa mengontrol," terangnya. Maka dari itu, lanjut dia, masyarakat Indonesia dapat melihat cara tugas KPU, apakah dijalankan secara benar atau tidak.

Prabowo menilai hasil rekapitulasi yang dilakukan KPU tidak mengindahkan dan menjalankan rekomendasi Bawaslu. Menurut dia, KPU menghasilkan hasil hitung yang tidak benar.

Bahkan Prabowo menegaskan, jika KPU tidak menghiraukan rekomendasi Bawaslu, masuk mereka telah melanggar hukum dan bisa dipidana. Pihaknya juga menegaskan rekomendasi Bawaslu bukan suatu catatan yang asal-asalan.

"Kalau tidak melaksanakan, itu pidana. Jadi ini sangat-sangat mempertanyakan legimitasi dari seluruh proses ini. Kita menganggap semua proses (pemilu) ini cacat," tegas Prabowo, di Hotel Four Seasons, Jakarta, Minggu (20/7/2014).