Prahara si Beringin

Liputan6.com, Jakarta Oleh: Widji Ananta, Ahmad Romadoni, Hanz Jimenez Salim, Taufiqurrahman

Setelah berkelana mencari kawan pascapileg 2014, petualangan Partai Golkar akhirnya usai. Partai yang dipimpin Aburizal Bakrie itu resmi menambatkan pilihannya kepada pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

"Semuanya untuk mendukung Pasangan Pak Prabowo dan Pak Hatta untuk menjadi presiden RI 2014-2019."

Demikian instruksi pria yang akrab disapa Ical itu saat menerima Prabowo-Hatta dan sejumlah petinggi partai koalisi di kediamannya, Menteng, Jakarta Pusat, Senin 18 Mei 2014.

Sebagai tanda resmi, Ical kemudian menyerahkan surat dukungan kepada Prabowo Subianto. Surat berkop Partai Golkar bertuliskan Dewan Pimpinan Pusat itu diterima mantan Danjen Kopassus. "Kami menerima ini sebagai amanat," tegas Prabowo.

Berlabuhnya partai beringin ke poros Gerindra menyisakan prahara. Golkar terancam pecah. Instruksi ketua umumnya ditentang kader muda yang tergabung dalam Forum Paradigma Gerakan Muda Indonesia (FPGMI). Mereka di antaranya Agus Gumiwang kartasasmita, Indra J Piliang dan Andi Harianto Sinulingga.

Salah satu inisiator FPGMI, Indra J Piliang menyesalkan dukungan partainya tidak mengarah ke salah satu kader Partai Golkar yang maju pada ajang Pilpres 2014. Jusuf Kalla, yang merupakan mantan Ketua Umum Partai Golkar ini resmi bersanding dengan capres Joko Widodo yang diusung PDIP, Nasdem, dan PKB.

"Tetapi justru kader partai lain yang diberikan mandat," sesal Indra.

Tak hanya kader muda, politisi senior Partai Golkar Luhut Pandjaitan juga tak mau mengikuti keputusan sang Ketua Umum Aburizal Bakrie. Luhut mengaku sikapnya itu sudah dibicarakan secara baik-baik kepada pria yang akrab disapa Ical tersebut.

"Saya perorangan tetap berada mendukung Jokowi. Aburizal Bakrie dapat memaklumi sikap saya itu." ungkapnya.

"Karena memang menurut saya Pak Jokowi adalah calon presiden terbaik untuk Pilpres 2014. Dan saya akan berikan hak konstitusi saya tetap kepada Jokowi."

Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar ini juga mengaku apa yang telah dilakukannya dengan mendukung Jokowi sebagai Presiden ke-7 RI mendapat tanggapan positif dari seorang sesepuh TNI yang juga jenderal purnawirawan. "Justru aneh kalau kamu mendukung purnawirawan yang dipecat," ujar Luhut mengulang ucapan sesepuh tersebut.

Meski begitu, keputusan Ical bergabung ke poros Gerindra tak dipermasalahkan Jusuf Kalla. Karena pilihan itu diberikan kepada figur bukan partai. "Tidak ada masalah apalagi saya bekas Ketua Umum Golkar," katanya.

Namun, pria yang akrab disapa JK itu mengkritisi langkah Ical tersebut. Ia menilainya sebagai sikap yang tak logis.

"Masa lebih baik memilih ketua umum partai lain. Di mana logikanya? Sebagai orang Golkar, kalau Anda pilih mana? Bekas ketua umum atau ketua umum partai lain?" tanya JK.

Pijakan Golkar yang berdiri di atas 2 kaki itu membuat posisinya dilematis. "Karena kita harus taat dengan partai tapi sisi lain kita harus mengapresiasi keinginan para kader," ucap Wakil Sekjen Partai Golkar Tantowi Yahya.

Bahkan Lembaga Survei Indonesia Network menilai, bergabungnya Golkar ke poros Gerindra menjadi ancaman Jokowi-JK. Apalagi Golkar merupakan partai pemenang ke-2 Pileg 2014.

"Ya, tentu sedikit banyak berpengaruh. Jika Golkar dan mesinnya solid dukung Prabowo, ini bisa menjadi ancaman bagi Jokowi-JK," kata peneliti Lingkaran Survei Indonesia Network, Hanggoro Doso kepada Liputan6.com di Jakarta, Senin 19 Mei 2014.

Dan yang terpenting, lanjut dia, bergabungnya Golkar bisa membuat suara anggota partai berlambang pohon beringin untuk Jusuf Kalla dan Jokowi terpecah. Mengingat JK juga merupakan mantan Ketum Partai Golkar.

"Ini jelas akan bisa memecah suara Partai Golkar, yang pro JK dan pro Ical," pungkas Hanggoro.

Terkait kondisi ini, Ical menanggapinya santai. Yang terpenting baginya, perbedaan pendapat atau pandangan politik tidak menyebabkan persahatan memudar. Dirinya mengakui suara Golkar akan sedikit menghilang.

"Berpengaruh pasti, terutama di daerah yang JK populer. Tapi nggak apa-apa," kata Ical.

Ical yakin, kader Golkar akan tetap komitmen mendukung pasangan capres-cawapres Partai Gerindra, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Kader Golkar juga akan ikut keputusan partai.

"Kader Golkar kan banyak. Rakyat Indonesia kan banyak," ucapnya.

Sanksi Pemecatan

Membelotnya sejumlah kader membuat petinggi Partai Golkar gerah. Ancaman pemecatan kader yang tak loyal pun didengungkan dari petinggi partai tersebut.

Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung mengatakan, pemecatan anggota merupakan peraturan organisasi demi tetap menjaga kewibawaan.

"Organisasi kan harus ditegakkan. Kalau harus diambil tindakan terakhir seperti pemecatan, itu hendaknya dipilih paling akhir untuk menjaga kewibawaan organisasi" tandas Akbar.

Meski demikian, Golkar tidak mempermasalahan pencalonan Jusuf Kalla sebagai calon wakil presiden Joko Widodo. Karena Kalla tidak menduduki jabatan struktural dalam partai.

Isu pemecatan itu ditanggapi serius Juru bicara Jusuf Kalla (JK) Poempida Hidayatullah. Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar ini menilai ini akan  menjadi preseden buruk dari kepemimpinan Aburizal Bakrie. "Dan memicu gejolak internal partai yang tidak diperlukan."

Seharusnya, kata Poempida, DPP Partai Golkar memahami situasi yang berkembang saat ini di internal Golkar, sehingga diperlukan suatu langkah kebijakan yang akomodatif. Menurutnya, ada basis-basis rasionalitas yang harus diperhatikan lebih dulu sebelum mengeluarkan ancaman sanksi itu.

Yang terpenting, lanjut dia, sesuai AD/ART Partai Golkar pemecatan kader bukan hak prerogatif ketua umum. Tapi harus berbasis prosedural yang dilandaskan pelanggaran fatal terhadap organisasi partai.

"Jika kemudian terjadi kebijakan pemecatan ini, saya melihat potensi terjadinya gejolak yang akan mengarah kepada Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar." ucap Poempida.

Sejak Kapan Tak Pecah?

Salah satu inisiator FPGMI yang juga Ketua Departemen Pemenangan Pemilu DPP Partai Golkar Wilayah Sumatera I, Andi Sinulingga mengakui suara partainya terbelah dalam Pilpres tahun ini. Menurutnya, ini terjadi lantaran partai berlambang pohon beringin itu tak bisa mengusung capres dan cawapres sendiri.

"Sejak kapan Golkar tidak pecah? Golkar hanya tidak pecah jika yang diusung (capres/cawapres) kader partai," kata Andi di kawasan SCBD, Jakarta, Selasa (20/5/2014).

Senada dengannya, Wakil Bendahara Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menilai perbedaan internal partai beringin biasa terjadi. Namun itu tak akan merusak Golkar secara keseluruhan.

"Terkait isu banyaknya kader Partai Golkar yang mendukung JK sebagai Cawapres Jokowi, tidak perlu dirisaukan. Apalagi dibesar-besarkan. Biarkan saja berjalan alami. Hal tersebut tidak akan membuat kapal tanker besar yang bernama Partai Golkar itu pecah," ujar Bambang.

Pria yang akrab disapa Bamsoet itu menegaskan perbedaan internal Golkar sudah sering terjadi. Kondisi serupa pernah saat Pilpres 2004 dan 2009 lalu.

"Petinggi dan kader Partai Golkar saat itu juga tidak bulat mendukung pasangan capres-cawapres yang diusung sendiri oleh Partai Golkar. Tapi, itulah realita politik," katanya.

Penegasan yang sama diutarakan Wasekjen Partai Golkar Tantowi Yahya. Dia mengatakan kader-kader partainya memiliki sikap masing-masing. Dengan adanya perpecahan suara tersebut, Tantowi mengaku itu bukan barang baru pada internal partainya.

"Jadi ketika terjadi ketidaksepahaman atas keputusan yang sudah diambil secara terbuka melalui forum resmi namanya Rapimnas, di Golkar itu bukan hal baru," jelas Tantowi.

Tantowi menuturkan ketidaksepahaman itu pernah terjadi pada internal Partai Golkar ketika Pilpres sebelumnya, yaitu pada 2004.

"Dalam kemenangan SBY-JK itu juga ada suara Golkar di situ. Jadi ketika itu pada 2009 JK maju, banyak sekali suara Golkar dikantong SBY-Boediono," tukas Tantowi.