Kisruh Quick Count Bikin Bingung

Liputan6.com, Jakarta - Oleh: Luqman Rimadi, Hanz Jimenez Salim, Oscar Ferri, Taufiqurrohman, Widji Ananta, Edward Panggabean

Republik ini seakan terbagi dua. Kubu nomor 1 dan 2. Apalagi sejak 2 klaim kemenangan atas hasil quick count atau hitung cepat ala lembaga survei dikumandangkan. Makin tegang, makin panas.

Pasangan nomor urut 2, Jokowi-JK yang pertama-tama mengklaim kemenangannya dengan mengusung hasil hitung cepat 8 lembaga survei. Sementara di kubu lawan, Prabowo-Hatta juga mengumandangkan kemenangan atas hasil hitung cepat 4 lembaga survei.

Lembaga survei saat ini memang ibarat cenayang yang bisa menafsirkan sosok pemimpin terpilih, sembari menunggu hasil resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) 22 Juli 2014 mendatang.

Padahal, masih ada beberapa daerah yang belum melakukan pencoblosan, ada pula yang melakukan coblos ulang. Hasil quick count yang tak 1 suara ini pun sukses bikin bingung seisi negeri.

"Ya jadi kok presidennya ada 2, ada presiden TV One ada presiden Metro TV. Makanya saya bilang tunggu saja hasil resminya dari KPU,” ujar adik mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, Ratu Tatu di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis 10 Juli 2014.

Presiden Quick Count

"Ah itu lembaga survei itu pekerjaan politik yang lebih politik dari parpol," kata anggota timses Prabowo-Hatta, Ahmad Muzani Kamis 10 Juli 2014.

Dia mengatakan, klaim kemenangan kubu Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) pernah dilakukan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri saat menjadi capres pada 2004 lalu.

Kala itu Mega berpasangan dengan Hasyim Muzadi melawan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla (SBY-JK). Meski Mega-Hasyim dalam deklarasinya menyatakan unggul Pilpres 2004, namun hasil real count menyatakan kemenangan bagi SBY-JK.

“Memang ada sebuah upaya seperti pada 2004, ada klaim menang di Mega-Hasyim dan akan berpotensi seperti itu. Quick count bilang menang, tapi real count tidak menang. Fakta sebaliknya," ujar Muzani.

"Kalau soal adu banyak lembaga survei mereka 8 kita 4, kita bisa tambah. Persoalannya adalah kredibilitas. Dan itu ditentukan 22 Juli,” cetusnya.

Anggota timses Prabowo-Hatta yang lain, Tjatur Sapto Edy pun mengamini Ahmad Muzani. Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menuding kubu Jokowi-JK sebagai tukang klaim.

“Partai yang mengklaim kemenangan sebelum hasil resmi KPU adalah Partai Klaim Indonesia," ucap Tjatur.

Ketua Fraksi PAN itu mengatakan, konferensi pers kemenangan Pilpres yang dilakukan Jokowi-JK, seperti memakai gaya partai-partai yang ada di Amerika Serikat. Alias, mereka menciptakan opini bahwa mereka menang.

Tjatur mengatakan, bila ternyata salah dan hasil real count adalah memenangkan pasangan Prabowo-Hatta, maka kubu lawan akan mencari alasan bahwa mereka dicurangi.

Selama ini, lanjut Tjatur, mereka selalu menyatakan bahwa hanya kecurangan yang bisa mengalahkan Jokowi-JK.

Sementara di kubu pasangan nomor urut 2 Jokowi-JK pun tak mau kalah. Mereka yakin, kemenangan atas hasil hitung cepat 8 lembaga survei valid dan mendekati hasil real count KPU. Karenanya mereka berharap, tak ada yang menghambat kemenangan Jokowi-JK.

"Tidak perlu lagi diributkan hal-hal yang sifatnya untuk menghambat kemenangan Pak Jokowi. Karena ini saya berasumsi ada indikasi untuk mencoba menjegal kemenangan Pak Jokowi-JK,” kata politisi Partai Kebangkitan Bangsa (BKB) Marwan Jafar.

Tim Kampanye Nasional (timkamnas) pasangan itu bahkan juga melakukan penghitungan. Dan menurut hasil penghitungan mereka, Jokowi-JK mendapatkan 53,26%. Sedangkan Prabowo-Hatta memperoleh 46,76%. Timkamnas ini pun siap mengadu data perhitungan suaranya.

"Mari adu data secara konkret. Sehingga kebenaranlah yang bisa disampaikan kepada masyarakat," kata koordinator bidang data dan saksi Tim Jokowi-JK, Djarot Saiful Hidayat.

Namun, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengingatkan para pendukung Jokowi-JK untuk bersiap menerima kekalahan, di samping tetap harus optimistis meraih kemenangan.

“Intinya harus siap menang dan kalah,” kata Mega.

Pertemuan Prabowo-Jokowi

Perbedaan hasil quick count ini dikhawatirkan berpotensi menimbulkan konflik. Koalisi Masyarakat Sipil (KMS) yang terdiri dari Kontras, ICW, Imparsial, FSGI dan Setara Institute menilai, aksi klaim kemenangan ala kedua capres ini rentan menimbulkan konflik.

Di Bengkulu, para pendukung Jokowi-JK dibuat resah akibat beredarnya spanduk yang berisi klaim kemenangan Prabowo-Hatta. Mereka geram.

“Ini sudah intimidasi,” kata Ketua DPD PDIP Provinsi Bengkulu Elva Hartati. Namun ia mengimbau jajarannya agar tak mudah terpancing.

Itu baru di Bengkulu. Karenanya, Ketua DPD Partai Golkar Banten Ratu Tatu Chasanah menyarankan Prabowo dan Jokowi untuk bertemu muka.

‎”Seharusnya begitu dan di-publish kepada masyarakat biar masyarakat tenang," ujar Tatu.

Jokowi pun tak menolak pertemuan itu. "Ya memang lebih baik ketemu..." ucap Jokowi.

Lalu kapan?

"Tapi memang belum dijadwalkan untuk bertemu."

Namun apapun klaim dari kedua kubu, Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK, hasil akhirnya berpulang ke hasil penghitungan KPU. Karena itu, penting untuk mengawal hasil penghitungan itu berjalan baik tanpa intervensi.

“KPU tidak punya hubungan atau kaitan dengan quick count karena KPU melakukan real count," ujar Komisioner KPU Arif Budiman.

Polri dan TNI berjanji akan terus mengawal jalannya proses ini agar tak ada kecurangan, penggelembungan suara, dan konflik. Ratusan ribu aparat gabungan kedua institusi ini pun disiagakan.

Tim intelijen juga tak tinggal diam. Kadiv Humas Irjen Polisi Ronny F Sompie mengatakan, tim ini digerakkan dalam operasi deteksi dini untuk antisipasi potensi konflik dan kekerasan bagi para pendukung atau simpatisan kandidat para capres-cawapres.

"Mereka melakukan secara tersamar, yang mereka lakukan adalah untuk mendukung polisi yang melakukan pengamanan,” ujar Sompie.

Kini pertanyaan mengenai kevalidan hasil hitung cepat lembaga-lembaga survei itu dikembalikan kepada masing-masing institusinya. Sejauh apa kredibilitas mereka dapat dipertanggung jawabkan.

Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) berencana melakukan pemeriksaan terhadap lembaga-lembaga tersebut. Hal ini mendapatkan dukungan dari peneliti Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Djayadi Hanan.

"Lembaga survei sama seperti asosiasi yang lain, ada dewan etiknya. Kalau ada kesalahan yang dilakukan, pertama-tama yang akan mengetahui adalah Dewan Etik," pungkas Djayadi.

Berikut hasil hitung cepat dari 12 lembaga survei: