Sukses

Koalisi Merah Putih Tak Akan Asal Hambat Pemerintahan Jokowi

Hashim Djojohadikusumo menyatakan akan menghambat pemerintahan Jokowi melalui kekuatan di DPR.

Liputan6.com, Jakarta - Koalisi Merah Putih (KMP) yang mengusung Prabowo-Hatta saat Pilpres 2104 kini menguasai DPR. Adik kandung Prabowo, Hashim Djojohadikusumo pun menyatakan akan menghambat pemerintahan Jokowi melalui kekuatan di DPR.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menjelaskan, pernyataan Hashim tersebut akan dilakukan bila program pemerintahan Jokowi ada yang tak sejalan dengan kepentingan nasional. KMP tak akan asal menghambat pemerintahan Jokowi.

"Jadi maksudnya (Hashim) kalau ada yang tak sejalan dengan kepentingan nasional ya kita hambat, program yang bagus pasti kita dukung. Namun kalau ada yang liberal tentu kita harus hadapi," kata Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (9/10/2014).

Wakil Ketua DPR itu juga menerangkan, pernyataan Hashim yang akan menyelidiki kasus-kasus Jokowi hanyalah pendapat pribadi, bukan dari KMP.

"Yang menyangkut inquiry (observasi/penyelidikan) misalnya meneliti kita lihat kasusnya apa, itu pendapat pribadi (Hashim). Kita tidak tahu karena itu urusan hukum," ujar dia.

Fadli menegaskan, meskipun KMP menguasai posisi pimpinan di parlemen, namun pihaknya tentu akan melakukan langkah-langkah persuasif di kala kebijakan pemerintah ada yang dirasa tidak berpihak kepentingan nasional.

"Saya kira kita pasti akan duduk bersama (dengan pemerintahan Jokowi), yang kita pentingkan adalah kepentingan nasional. Kita bermartabat semua berjalan dengan baik," tandas Fadli.

Sebelumnya, Partai Gerindra sebagai bagian dari Koalisi Merah Putih (KMP) berencana menyelidiki kasus-kasus yang selama ini diduga melibatkan presiden terpilih Joko Widodo atau Jokowi. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo.

Kasus-kasus yang akan diselidiki Koalisi Merah Putih, ungkap adik Prabowo Subianto itu, yakni dugaan korupsi pengadaan bus Transjakarta buatan China senilai Rp 1,5 triliun oleh Pemprov DKI Jakarta. Kasus tersebut kini tengah diselidiki Kejaksaan Agung.

Selain itu, sambung dia, Koalisi Merah Putih juga akan menyelidiki dugaan penyimpangan dalam anggaran pendidikan Kota Solo saat Jokowi menjabat walikota.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.