Gagal Dapat Kursi Pimpinan MPR, Rieke: KIH Harus Move On

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Fraksi DPR Rieke Diah Pitaloka menilai hasil voting pemilihan Pimpinan MPR yang dimenangkan usulan paket dari Koalisi Merah Putih (KMP) bukan hal yang patut disesali. Meski memang mekanisme voting bukanlah keinginan awal pihaknya, melainkan dengan musyawarah mufakat.

"Kita harus move on," tegas dia usai pelantikan pimpinan MPR di Gedung DPR RI, Senayan, Rabu (8/10/2014).

Ia mengatakan, pihaknya tak menyesal atau kecewa karena mekanisme yang ada sudah sesuai aturan. Lagipula, Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri meminta kader dan rekan koalisinya tak khawatir.

"Yang penting solid. Paket pimpinan DPR dan MPR tidak jadi ajang balas dendam politik," ucap Rieke.

Ia menambahkan, sangat berterima kasih kepada Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang dalam paripurna ini ikut mendukung Koalisi Indonesoa Hebat (KIH). "Kita harap bisa terus bergabung," imbuh dia.

Pimpinan MPR periode 2014-2019 telah ditetapkan dan disahkan usai memperoleh suara terbanyak melalui pemungutan suara yang dilaksanakan di Ruang Sidang Utama atau Gedung Utama, Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu pagi.

Meski waktu telah menunjukkan pukul 04.43 WIB, pelantikan pimpinan MPR terpilih tetap akan dilaksanakan pada hari ini juga.

Hal itu sesuai dengan tata tertib MPR Pasal 25 yang menyebutkan bahwa sebelum memangku jabatan, lebih dulu bersumpah dan berjanji dengan dipandu Ketua Mahkamah Agung (MA). Namun, Ketua MA saat ini belum berada di ruang sidang. Sehingga pelantikan menunggu kedatangan Ketua MA. Setelah itu, pengambilan sumpah pun akan dilaksanakan.

Pimpinan MPR periode 2014-2019: Zulkifli Hasan sebagai Ketua MPR, Wakil Ketua MPR Mahyudin (Golkar), EE Mangindaan (Demokrat), Hidayat Nur Wahid (PKS), dan Oesman Sapta Odang (DPD).