Tutup Peluang Korupsi, Tim Transisi Jokowi-JK Ingin Libatkan KPK

Liputan6.com, Jakarta - Salah satu anggota Tim Transisi pemerintahan Jokowi-JK, Akbar Faisal menyebut, pemerintahan mendatang akan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini demi terwujudnya pemerintahan yang bersih.

"Kita sangat ingin akan melibatkan KPK dalam pemerintahan ke depan. Kita tidak ingin kesalahan-kesalahan yang terjadi pada masa lalu terulang," ujar Akbar di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (26/9/2014).

Mengenai perekrutan menteri yang akan mengisi pemerintahan Jokowi-JK, Akbar menyebut hal itu akan dibahas secara khusus oleh Jokowi-JK dan pimpinan KPK.

"Soal itu mungkin akan ada sisi khusus nantinya, langsung oleh Presiden dan Wakil presiden terpilih. Ini adalah tahap awal dari kami untuk berkomunikasi dengan KPK, dan nanti kami sampaikan ke Presiden dan Wakil Presiden terpilih," kata Akbar.

Akbar yang merupakan politisi Partai NasDem ini juga sempat menyindir pengesahaan RUU Pilkada di DPR yang akhirnya memutuskan pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD.

"Sayang sekali ya tadi malam, akhirnya DPR memilih untuk untuk kembali ke DPRD pemilihan untuk bupati maupun gubernur. Jadi peluang untuk terjadinya korupsi itu menjadi lebih besar. Sayang sekali. Ini merupakan upaya kami untuk membuat pemerintahan ke depan itu tidak terjebak dalam kesalahan-kesalahan. Jadi hari ini kami datang untuk koordinasi dengan KPK," pungkas Akbar Faisal.

6 Anggota Tim Transisi yang mendatangi KPK terdiri dari Anies Baswedan, Andi Widjajanto, Hasto Kristiyanto, Akbar Faisal, Rini Soemarno, dan Teten Masduki. (Sss)