Bawaslu: Rekapitulasi Suara Pilpres Jangan Tersandera 1 Kasus

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nasrullah menyatakan, pihaknya akan melakukan investigasi terhadap dugaan terjadinya pelanggaran dalam pemungutan suara pilpres tingkat Provinsi Bali seperti yang dikeluhkan pasangan Prabowo-Hatta. Namun jangan sampai, dugaan kecurangan menjadi penghalang penentuan hasil rekapitulasi.

"Keberatan terhadap dugaan pelanggaran tidak bisa didiamkan, tetapi jangan juga rekapitulasi menjadi tersandera oleh 1 kasus. Oleh karena itu kami akan investigasi apa yang menjadi keberatan pihak penggugat (Prabowo-Hatta)," kata Nasrullah di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (21/7/2014).

Nasrullah mengatakan, keberatan yang muncul di formulir DC2 atau formulir keberatan suara di Bali tak pernah ada. Kubu Prabowo-Hatta menduga ada pengerahan PNS untuk mendukung pasangan capres-cawapres nomor 2 serta adanya intimidasi dari pihak penyelenggara Pemilu hingga Prabowo mendapatkan 0 suara di TPS 2 Malinggih dan TPS 3 Gianyar.

"Jadi keberatan ini tak pernah muncul DP2, D2. Baru muncul di proses rekap di tingkat Provinsi. Keberatan ini menjadi bahan kita upaya untuk melakukan investigasi. Tak boleh diabaikan. Namun menurut saya ini terlalu jauh. Karena itu masalahnya di TPS. Dan melewati banyak proses," katanya.

Untuk Provinsi Bali pasangan capres-cawapres Joko Widodo dan Jusuf Kalla unggul dengan 1.535.110 suara. Sementara pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dengan 614.241 suara. Di Pulau Dewata itu, total suara sah sebesar 2.149.351. (Mut)