Arah Koalisi Permanen Merah Putih

Penandatanganan piagam Koalisi Permanen Merah Putih ini langsung mendapat reaksi dari kubu pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Bagi kubu pasangan capres nomor urut 2 ini kesepakatan koalisi permanen ini bukan ancaman untuk kubu Jokowi-JK.

"Silakan saja mereka mau buat deklarasi apa saja," ujar Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-JK Tjahjo Kumolo di Senayan, Jakarta Pusat, Senin 14 Juli 2014.

"Saya pahami Koalisi Merah Putih bukan ancaman kami," tegas Tjahjo.

Sekjen PDI Perjuangan itu juga mengaku tak khawatir pemerintahan bentukan Jokowi-JK bakal terganjal Koalisi Merah Putih jika memang capres nomor urut 2 itu keluar sebagai pemenang Pilpres 2014. Meski pun kekuatan Koalisi Merah Putih menguasai lebih dari 60% kursi parlemen.
 
Dia yakin kebijakan pro rakyat tidak akan terhambat di parlemen kelak. "‎Kalau konstituen menginginkan kebijakan politik anggaran, politik pemerintahan serta politik legislasi yang bermuara kepentingan bangsa dan negara, saya rasa mereka akan dukung."

"Misalnya, rakyat ingin cetak sawah baru. Kan kita ingin swasembada pangan. Kalau parpol menolak, tapi rakyat menerima ya tidak ada masalah," sambung Tjahjo.

Semangat membangun kebersamaan dan kesolidan Koalisi Merah Putih yang dibuktikan melalui penandatanganan piagam Koalisi Permanen Merah Putih, dinilai tidak ada terobosan baru alias produk lama. Meski pun ada semangat belajar dari pemerintahan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), agar lebih solid menjaga koalisi.

Pengamat Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menilai, apa yang digaungkan koalisi ini memang untuk 'mengamankan' agar pemerintahan Prabowo-Hatta jika kelak menang, (berjalan paralel dengan parlemen). Tidak ada penjegalan, DPR menjadi penjaga gawang pemerintahan SBY.

"Menurut saya ini sinyal menjelang akan diumumkannya hasil Pilpres pada 22 Juli oleh KPU, selama ini kan koalisi tidak solid. Pengalaman 2 periode Pilpres 2004-2009 yang dimenangkan SBY tidak ada jaminan," ujar Zuhro kepada Liputan6.com, Senin 14 Juli 2014.

"Koalisi yang dibangun tidak paralel antara pemerintahan dan parlemen, ketika tidak paralel pemerintah diganggu DPR," tegas Zuhro.

Akan dibawa kemana kemanakah koalisi Merah Putih? Zuhro melihat koalisi ini akan sama seperti koalisi sebelumnya. Karena karakter partai belum berubah. Semua tergangung pada leading partai koalisi, dalam hal ini Partai Gerindra. Bargaining politik juga kemungkinan masih akan ada jika memang Prabowo-Hatta dinyatakan menang. 'Siapa duduk di mana', akan masih ada.

Lantas akan bertahankan koalisi ini seperti sebutan 'permanen' itu? Zuhro juga masih ragu. Sebab, belum ada pengalaman sebelumnya, sejak Pilpres dipilih secara langsung. Namun selama partai masih menjunjung nilai pragmatisme akan sulit koalisi ini berjalan solid.

"Menurut saya koalisi sedang atau besar pasti di dalamnya bicara 'siapa duduk di mana', 'di mana mendapatkan apa', katakan 'kekuasaan seperti apa' juga. Jadi, 'siapa mendapat apa' itu kemungkinan semua akan terjadi. Karena karakter parpol seperti itu," pungkas Zuhro. (Ado)