Ancaman Mengoyak Pilpres

Liputan6.com, Jakarta - Oleh: Kathatina Janur, Fathi Mahmud, Widji Ananta, Bima Firmansyah

Seiring berakhirnya debat capres-cawapres yang digelar di Hotel Bidakara, Sabtu 5 Juli 2014 malam, usai sudah gegap gempita kampanye pilpres. KPU kini menetapkan masa tenang mulai 6 hingga 8 Juli 2014. Ribuan atribut di sejumlah daerah pun dibersihkan dari sudut-sudut kota.

Di tengah masa tenang jelang Pilpres 9 Juli 2014, muncul ancaman dari ujung Timur Indonesia, Papua. Tentara Pembebasan Nasional/Organisasi Papua Merdeka (TPN/OPM) menabuh genderang perang. Mereka mengancam akan menyerang sejumlah pos aparat keamanan di dalam kota Pegunungan Tengah Papua.

Panglima Divisi VII Lapago OPM, Erimbo Enden Wanimbo menyatakan ancaman ini sebagai salah satu aksi pemboikotan pilpres. Dia menegaskan, penyerangan terhadap sejumlah objek vital dan markas aparat keamanan bakal dilakukan pada Minggu hari ini, (6/7/2014). Selain melancarkan ancaman, pihaknya juga meminta referendum.

"Rencana penyerbuan berkaitan erat dengan perjuangan TPN/OPM dalam menuntut kemerdekaan bagi Papua. Selama ini, pemerintah Indonesia tak pernah memberikan kesempatan bagi Papua untuk berkembang. Indonesia telah mengambil alam Papua dan mengeruk sumber daya alam," ujar Erimbo dalam pesan elektronik yang diterima Liputan6.com di Jayapura, Minggu (6/7/2014).

Indonesia, kata Erimbo, telah melakukan pelanggaran HAM dan mengambil tanah serta merusak hutan Papua. Saatnya kini ia meminta itu semua dan ingin merdeka.

Dia menyebutkan pelanggaran HAM sudah ada sejak pemerintah dan tentara memasuki wilayah pesisir dan pegunungan di Papua. Pada saat bersamaan, Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat) dilaksanakan yang menurutnya jauh dari adil dan jujur.

Erimbo adalah salah satu dari tiga 'penguasa' tentara Papua Merdeka di Pegunungan Tengah. Dua lainnya adalah Purom Wenda dan Goliath Tabuni. Erimbo mengklaim sebagai pejuang muda yang memiliki ratusan prajurit di daerah Pirime hingga Bolakme. Pasukannya diketahui memegang senjata otomatis dan kerap mengganggu sejumlah pos militer.

Aksi besar yang dilakukan Erimbo bersama anak buahnya ketika menyerang kantor Kepolisian Sektor Pirime, Kabupaten Lanny Jaya pada 27 November 2012 yang mengakibatkan tiga petinggi kepolisian tewas, yakni Kepala Polsek Pirime Inspektur Dua Rolfi Takubessy, Brigadir Jefri Rumkorem, dan Brigadir Satu Daniel Makuker.

Akan Ditumpas

"Sebenarnya saya sedih juga jika ada kelompok yang berseberangan itu tewas tertembak prajurit kami. Namun jika mereka sudah angkat senjata, tentu kami akan membalasnya dan tidak segan-segan untuk menumpas. Kami sudah siap untuk hal ini. Silakan saja jika mereka mau menyerang aparat keamanan, pasti akan ada ucapan selamat datang dari kami."

Hal itu disampaikan Panglima Kodam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Christian Zebua dalam telekonferensinya dengan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Budiman di Bawasli, Jakarta, Minggu (5/7/2014) menanggapi ancaman yang dilontarkan OPM.

TNI, kata Zebua, telah siap menghadapi. Saat ini pihaknya menetapkan status keamanan menjadi siaga I di Bumi Cendrawasih. Dalam minggu ini, ribuan personel TNI digeser ke sejumlah titik rawan di Papua.

"Kami juga menyiapkan pasukan cadangan 9 satuan setingkat kompi (SSK) atau sekitar 7.200-an personel," ucap Zebua.

Menurutnya, ada 6 daerah rawan yang harus diantisipasi pada Pilpres ini. Di antaranya Kabupaten Lanny Jaya, yakni di sekitar wilayah Pirime, Puncak, Keerom, Jayapura, Yapen dan Skow, Wutung yang terletak di perbatasan Papua dan Papua Nugini.

Tak hanya di Papua, TNI di Yogyakarta pun menerapkan siaga satu. 4.500 Personel di wilayah Korem 072/Pamungkas Yogyakarta disiagakan jelang pencoblosan Pilpres 9 Juli 2014.

Komandan Korem (Danrem) 072/Pamungkas Yogyakarta Brigjen TNI MS Fadhilah menyatakan, penyiagaan ditunjukkan dengan patroli rutin personel menggunakan kendaraaan tempur bersenjata lengkap di seluruh wilayah Korem.

"Hari ini dan nanti malam patroli bersenjata lengkap sudah kami lakukan sampai dengan sekitar 16 Juli mendatang," tegas Fadhilah di Makorem Yogyakarta, Minggu (6/7/2014). -

Fadhilah menyebutkan siaga I dinilai tidak berlebihan. Pasalnya perkembangan situasi yang terjadi akhir-akhir ini, khususnya wilayah DIY tingkat kerawanannya cukup tinggi. Untuk itu, patroli dan penyiagaan pasukan harus dilakukan. TNI juga sudah berkoordinasi dengan polisi untuk pengamanan.

"Bentrok antarpendukung atau masuknya pihak ketiga tentu tidak ingin itu terjadi. Bentuk kerawanan itu bisa muncul sebelum, saat, dan pascapilpres. Terutama perhitungan dan pasca perhitungan suara," ujar Fadhilah.

Jenderal bintang satu ini meminta warga Yogyakarta agar tidak perlu takut dengan langkah patroli yang dilakukan TNI.

Jenderal Moeldoko, selaku Panglima TNI mengaku telah mendapat mandat dari presiden untuk melakukan pengawasan ekstra Pilpres. Jika ada kekerasan, pihaknya tak segan untuk segera menangkap pelaku.

"Pada seluruh jajaran untuk mengawasi dan kalau perlu ditangkap, ya ditangkap. Kami juga telah mendapat mandat langsung dari Presiden untuk mengamankan Pemilihan Presiden 2014," tegas Moeldoko. "Saya yakin, semua bisa kita laksanakan sebaik-baiknya."

4 Daerah Rawan

Tak hanya Papua, 4 daerah rawan di Pulau Jawa pun dinilai memiliki potensi konflik saat pilpres. Namun, konflik tersebut bukan berupa penyerangan terhadap aparat, tapi antar massa pendukung dua kubu pasangan capres.

Indonesia Police Watch (IPW) mendata, 4 daerah tersebut adalah Jawa Timur, Yogyakarta, Solo, dan Jakarta. Eskalasi massa di 4 daerah itu dinilainya tinggi.

"Perang urat syaraf antarpendukung capres di Jatim kian panas. Begitu juga di Yogyakarta, Solo dan Jakarta. Situasi di 3 kota terakhir malah terlihat kian mencemaskan karena adanya sejumlah konflik fisik," kata Ketua Presidium Indonesia Police Watch, Neta S Pane.
 
Di Yogyakarta, lanjut Neta, beberapa kali terjadi penyerangan, benturan, dan pelemparan bom molotov. Sementara di Solo juga terjadi penembakan terhadap kader partai. Di Jakarta terjadi pembakaran posko capres tertentu. "Ironisnya, hingga kini kasusnya belum terungkap."

Meski begitu, secara umum situasi kamtibmas sebenarnya relatif aman. Namun suhu politik yang terasa agak panas hanya terjadi di 4 kota itu. Sumbu dari suhu panas itu dipicu adanya sejumlah isu yang beredar di masyarakat. Di antaranya jika salah satu pasangan capres-cawapres kalah akan terjadi kerusuhan.

"Isu ini tentu sangat meresahkan. Apalagi Amien Rais sebagai Timses Prabowo-Hatta pernah mengatakan bahwa Pilpres 2014 sebagai Perang Badar," ungkap Neta.

Hal ini, tegas dia, dapat membakar emosi pihak tertentu. Pernyataan provokatif dikhawatirkan melahirkan bibit-bibit radikalisme yang mengancam situasi kamtibmas Pilpres 2014.

Hal ini menjadi perhatian serius bagi aparat keamanan. Kapolri Jenderal Pol Sutarman pun menjamin proses pemilu aman dari benturan. Meski begitu, dia mengingatkan agar tak ada pihak yang ingin mencoba melakukan tindakan melawan hukum. Polri, kata dia, tak segan untuk menindaknya secara tegas.

"Jangan sampai ada intimidasi, politik uang dan kegiatan menyimpang berlawanan dengan UU. Personel saya sudah siap dan di-back up dengan personel TNI. pelaksanaan Pilpres harus aman, demokratis dan berkualitas," tegas Sutarman.

Keamanan dan kenyamanan dalam pilpres mutlak menjadi harapan seluruh rakyat Indonesia. Hak konstitusi warga harus dijaga. Masing-masing kubu diminta tidak melihat pada satu titik kepentingan semata. Tapi hendaknya berdiri di atas kepentingan harapan bangsa. Yaitu untuk kebaikan Indonesia. (Rmn)