Berkicau Jokowi Sinting, Fahri PKS: Twitter Nggak Bisa Dihukum

Liputan6.com, Jakarta- Wasekjen PKS Fahri Hamzah dilaporkan kubu pasangan capres-cawapres Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla JK ke Bawaslu atas kicauannya yang dinilai terlalu kasar lantaran menyebut Jokowi sinting.

Menanggapi hal itu, Fahri bersikeras tak bersalah atas ucapannya itu. Dia menyayangkan kata 'sinting' yang dilontarkannya itu menjadi polemik berlebih dan diseret ke dalam ranah politik.

"Twitter nggak bisa dihukum sebagai semacam forum yang formil, karena kadang-kadang terselip karakter pribadi orang, seperti gile, sinting, penutup yang sering digunakan dengan bahasa informal," cetus Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (2/7/2014).

Anggota Komisi III DPR itu menjelaskan dirinya tak akan mengubah sikap dalam mengkritik tokoh besar, baik capres ataupun presiden. Menurut dia, hal itu merupakan tanggung jawabnya sebagai anggota DPR.

"Nggak bakal berubah. Saya nggak berubah siapapun yang jadi presidennya. Kecuali saya jadi eksekutif nggak boleh terlalu banyak ngomong," terang Fahri.

Dia mengakui dirinya merupakan orang yang dikenal sebagai kritikus keras. Ia tidak memedulikan jabatan orang yang dikritik.

"SBY pun saya kritik kalau salah. Kalau kritik, saya sampaikan kritik, pas sebagai legislatif. Siapapun yang anggap salah ya saya kritik saja," tandas Fahri.

Sebelumnya, lewat akun Twitter pribadinya, @fahrihamzah pada Kamis 27 Juni lalu, pukul 10.40 berkicau, "Jokowi janji 1 Muharam hari Santri. Demi dia terpilih, 360 hari akan dijanjikan ke semua orang. Sinting!"

Dalam laporan pihak Jokowi-JK ke Bawaslu, Fahri dinilai melanggar Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden (Pilpres) Pasal 41 ayat 1 huruf C bahwa pelaksana, peserta, dan petugas kampanye dilarang menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan calon lain.

Baca juga:

Gara-gara Celotehan Fahri, Ormas Ini Tolak Prabowo-Hatta

Fahri Sebut Jokowi Sinting, JK: Hargai Santri

Marwan PKB: Fahri Hamzah Tak Minta Maaf, Kantor PKS Kami Kepung

(Sss)