Marsilam Harap Presiden Baru Tak Takut Pembelotan Parpol Koalisi

Liputan6.com, Jakarta - Mantan pejabat era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Marsilam Simanjuntak menilai apabila ada partai politik (parpol) koalisi membelot karena kadernya tidak diletakkan posisi sebagai menteri, maka tak perlu ditakutkan.cSebab parpol yang berkoalisi itu dinilai hanya untuk dagang politik.

"Transaksi mereka mau kalau mendapat posisi menteri. Seharusnya kalau dia (parpol itu) mau mengingkari kontrak politik, posisi menterinya dicabut diganti," kata Marsilam saat menyampaikan kuliah umum di Serambi Salihara, Pejaten, Jakarta Selatan, Selasa (12/8/2014) malam.

Karena itu menurut Marsilam, perlu ada keberanian bagi pemimpin untuk mencopot menteri, meski awalnya melakukan kontra politik. Sebab kontrak politik tak ada sanksi hukumnya karena partai politik itu dinilai sudah 'kurang ajar'.

"Tapi kalau posisi menterinya tidak diganti, yang harus mengganti tidak berani mengganti, dan ketidakberanian mengganti sudah diketahui dari permulaan. Maka partai politiknya makin kurang ajar, saya sebut perkataan itu. Tapi perkataan sehari-hari kurang ajar ini adalah lebih berkuasa jadinya," ujar dia.

Namun imbuh mantan Jaksa Agung era Presiden Gus Dur itu, parpol yang tadinya berkoalisi dan kemudian mundur, maka parpol itu akan berkuasa di Iembaga kekuasaannya di DPR. Sebab kekuasaan mendikte kebijakan ada di tangan partai tersebut.

"Meski sekarang ini kelebihan, tapi kekurangan yang lain. Kalau terjadi kekurangan yang satu kelebihan yang lain. Ketidakberanian menjatuhkan sanksi menimbulkan posisi bargain (tawar) yang lebih kuat bagi partai-partai politik," ungkap dia.

Karena itu apabila Jokowi sebagai presiden terpilih telah dilantik, menurut Marsilam, tak perlu takut menjadi pemerintahan minoritas. Karena dalam membuat undang-undang punya posisi bargain yang cukup kuat.

"Kalau tidak setuju tidak jadi dibuat yang diusulkan DPR. UU ditolak ya ngak apa-apa, pakai UU yang lama, sama seperti anggaran. Itu kalau situasi sudah konfrontatif, tapi kalau belum konfrontatif kan masih ada konsultasi, negosiasi dan sebagainya," tandas mantan Menteri Kehakiman itu.

Sebelumnya, Presiden terpilih Joko Widodo atau Jokowi berharap menteri di kabinetnya ke depan harus lepas jabatan dari parpol.