Bangun Koalisi Kokoh di DPR, JK Jadi Tumpuan Utama

Liputan6.com, Jakarta - Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) diyakini harus membangun koalisi dengan menggandeng beberapa partai politik lain, agar pemerintahan ke depan mendapatkan dukungan yang kuat di parlemen nanti.

Pemerintahan baru nanti terkendala di DPR, lantaran suara partai koalisi pendukung Jokowi-JK lebih sedikit dibanding kubu koalisi oposisi. Sekarang partai koalisi pendukung Jokowi-JK hanya 36,9 persen kursi di DPR, yaitu PDIP, PKB, Nasdem, dan Hanura.

"Pilihannya agar dapat dukungan kuat di parlemen adalah mengajak PAN, Demokrat, dan PPP untuk berkoalisi. Kalau Gerindra dan PKS tidak udah dibahas lagi," kata Direktur Eksekutif Pol Tracking, Hanta Yudha dalam diskusi bertajuk 'Transisi, Mewujudkan Pemerintahan dari Rakyat, oleh Rakyat dan untuk Rakyat', di kawasan Cikini, Minggu 10 Agustus 2014.

"Tapi khusus untuk Demokrat, tergantung Pak SBY. Bisa mencair tidak hubungannya dengan Bu Mega," sambung dia.

Dengan demikian, Hanta berujar, pemerintahan Jokowi-JK akan nantinya akan lebih kuat dengan mendapatkan mayoritas dukungan di parlemen. Sehingga Pemerintahan akan berjalan lebih efektif.

"Jangan sampai presiden ke depan habis tenaganya untuk bernegosiasi dengan DPR daripada mengurus hajat hidup orang banyak," ujarnya.

Menurut Hanta, JK yang telah memiliki pengalaman sebagai Wakil Presiden dianggap bisa menyelesaikan persoalan tersebut. Ia menambahkan, JK merupakan tokoh yang sangat piawai bernegosiasi dengan elit-elit politik, terlebih dia merupakan bekas Ketua Umum Golkar.

"Persoalan pemerintahan sebetulnya sederhana saja, hanya terkait relasi antar eksekutif dan legislatif. Pak JK itu piawasi sekali dalam hal bernegosiasi," katanya.

Ia menambahkan, saat ini yang dinanti-nanti masyarakat adalah kerja Jokowi untuk memenuhi janji-janjinya selama kampanye Pilpres lalu.

"Kita mulai membuka apa yang jadi target besar mengawal pemerintahan, dan kita akan bisa lihat kesuksesan pemerintah tunggu 100 hari pertama menjabat jadi presiden," tandas Hanta.