PDIP: Efek Jokowi Sulit Bendung Anak-anak Ikut Kampanye

Liputan6.com, Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tercatat sebagai partai politik peserta pemilu yang melanggar kampanye terbanyak dengan melibatkan anak-anak. Ada 33 kasus pelibatan anak-anak dalam kampanye PDIP berdasarkan catatan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Adanya hal itu ternyata tak dipungkiri oleh PDIP. Ketua Departemen Anak DPP PDIP Yulistini mengatakan, banyaknya anak-anak yang ikut serta dalam kampanye PDIP tak luput dari efek Jokowi.

"Efek Jokowi sulit untuk membendung anak ikut kampanye," kata Yulistini di Kantor KPAI, Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Jumat (4/4/2014).

Tak hanya itu, Yulistini menyebutkan para orangtua yang membawa anak-anak pada saat kampanye PDIP juga menjadi faktor adanya hal tersebut.

"Anak-anak ikut kampanye itu tidak bisa dilarang. Orangtua meninggalkan rumah tidak mungkin anaknya tidak diajak," jelasnya.

Yulistini menjelaskan pihaknya mengaku kesulitan mengontrol massa yang hadir dalam kampanye, terutama anak-anak. Lantaran kampanye yang hanya berlangsung 5 tahun sekali ini menjadi momen yang ditunggu-tunggu.

"Mungkin antisipasinya bisa dengan kita harus menyediakan tempat-tempat penitipan anak saat kampanye," ucap Yulistini.

Komisioner KPAI Rita Pranawati sebelumnya menyebutkan dari hari pertama hingga hari ini, yang paling banyak melibatkan anak-anak dalam berkampanye ialah PDIP dengan jumlah 33 pelanggaran. Pelanggaran itu didapat dari pemantauan media, pengaduan masyarakat via hotline dan investigasi di lapangan.

Rita menjelaskan, jenis pelanggaran yang dilakukan parpol peserta pemilu adalah dengan memobilisasi massa anak ke area kampanye. Berikut jumlah kasus pelanggaran partai politik yang melibatkan anak-anak dalam kampanye:

1. PDIP: 33 kasus
2. Partai Gerindra: 31 kasus
3. Partai Golkar: 30 kasus
4. Partai Hanura: 25 kasus
5. Partai Demokrat: 24 kasus
6. Partai Nasdem: 23 kasus
7. PKS: 22 kasus
8. PKB: 16 kasus
9. PAN: 16 kasus
10. PKPI: 11 kasus
11. PPP: 10 kasus
12. PBB: 7 kasus