Jokowi-JK Diminta Habis-habisan Lawan Kubu 'Pelemah' KPK

Liputan6.com, Jakarta - Isu pelemahan KPK mencuat setelah Fahri Hamzah terpilih menjadi Wakil Ketua DPR. Ini lantaran Fahri yang merupakan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PKS tersebut dikabarkan pernah menyarankan untuk membubarkan KPK beberapa waktu lalu.

Terkait hal itu, calon Pimpinan KPK I Wayan Sudirta mengatakan, Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) harus berada di belakang KPK. Jokowi-JK harus membela KPK habis-habisan.

"Kelak presiden yang baru dilantik harus habis-habisan," ujar Wayan usai‎ diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (7/10/2014).

Wayan mengatakan demikian, mengingat berhembus kabar ‎KPK akan dilemahkan melalui parlemen. Menurut dia tak cuma 'penguasa' di DPR yang punya agenda tersebut, tetapi juga para koruptor. Hal itu bisa dilihat dari 17 kali judicial review soal UU KPK diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Jangan anggap enteng, tapi kalau presiden ditambah rakyat membela (KPK), siapa yang berani?" ujar dia.

Menurut Wayan, siapa pun yang menentang KPK, dia akan kehilangan kursinya. Apalagi mereka-mereka yang lantang menyerang KPK.

"Siapa pun di sana yang menetang KPK, 5 tahun mendatang akan kehilangan kursinya. Banyak yang gugur karena terlalu lantang menyerang KPK. Rakyat di belakang KPK, ini sanksi yang luar biasa," kata Wayan.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Emerson Yuntho sebelumnya mengatakan, terpilihnya Fahri Hamzah menjadi Wakil Ketua DPR bisa melemahkan KPK.

"Jelas dengan terpilihnya Fahri Hamzah jelas bisa melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dia pernah menjadi aktor yang ingin membubarkan KPK," ujar Emerson, 2 Oktober lalu.

Ketika itu, pada sidang komisi III dengan sejumlah penegak hukum 4 Oktober 2011 silam, Fahri Hamzah mengusulkan agar KPK dibubarkan. Menurut dia, KPK gagal mengatasi korupsi sistemik. Meski pun pernyataan itu telah dibantah PKS.

"Lebih baik KPK dibubarkan. Karena saya tidak percaya dengan adanya institusi super body dalam demokrasi," ucap Fahri Hamzah yang juga Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PKS. "8 Tahun sudah, KPK gagal menjawab untuk menangani korupsi sistemik, padahal DPR sudah memberikan dukungan luar biasa," pungkas Fahri. (Rmn)