Wasekjen PDIP: Kami Cium Ada Agenda Kembalikan Pilpres kepada MPR

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal (Waskjen) PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, posisi politik PDIP sebagai partai di luar pemerintahan selama 10 tahun dibangun oleh kesadaran untuk meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia, bukan oleh dendam politik.

Hal itu bisa dilihat saat usulan Presiden SBY terkait dengan Panglima TNI, Kapolri, dan bagaimana PDIP hadir lengkap pada saat pelantikan Presiden SBY pada 2004 dan 2009. Hal itu menjadi contoh praktik politik yang dewasa dan sehat yang ditunjukkan PDIP.

"Demikian halnya penghormatan terhadap Partai Demokrat yang menempatkan kadernya sebagai Ketua DPR, karena posisinya sebagai pemenang pemilu tahun 2009," kata Hasto melalui pesan tertulisnya yang diterima Liputan6.com di Jakarta, Jumat (3/10/2014).

Namun menurutnya, praktik politik berkeadaban tersebut kini jauh berbeda dengan apa yang terjadi saat ini.

"Simbiosis kekuatan Orde Baru, yang menjadi Neo Orde Baru di bawah kepemimpinan Aburizal Bakrie, Prabowo, dan Amien Rais, kini tampil dengan politik bumi hangus atas dasar kekalahan di pemilu legislatif dan pilpres. Kami mencium adanya set back agenda, yang intinya ingin mengubah UU KPK dan mengembalikan pemilu presiden langsung untuk dikembalikan ke MPR," beber dia.

Atas dasar itu, meskipun Pimpinan DPR dipegang KMP dan ada kemungkinan pimpinan MPR juga diperlakukan sama, namun sikap partai pengusung Jokowi-JK itu tidaklah berubah.

"Politik masuk dalam seluruh peradaban demokrasi, jika dilaksanakan dengan hati nurani dan tetap memegang teguh prinsip kedaulatan rakyat. Kedua hal inilah yang menjadi landasan seluruh sikap politik kami. Sayang nilai musyawarah dan tradisi demokrasi yang sehat telah dikalahkan oleh ambisi kekuasaan buta yang mencabut hak politik rakyat," ujar Hasto.

PDIP mengajak seluruh kelompok pro demokrasi untuk bersama-sama membela hak rakyat yang berdaulat, sebab Indonesia yang begitu besar tidak bisa dibangun oleh dendam politik.