Sukses

Aktivis: Menpora Kabinet Jokowi-JK Jangan Diisi Tokoh Tua

Sosok menteri pemuda dan olahraga (menpora) di Kabinet Jokowi-JK harus progresif dan visioner nonpartai politik.

Liputan6.com, Jakarta - Sejumlah aktivis mahasiswa dan organisasi kepemudaan (OKP) yang menamakan diri Komunitas Akal Sehat (KAS) meminta Presiden terpilih Joko Widodo atau Jokowi untuk lebih banyak mengakomodasi kaum muda profesional dan berintegritas dalam kabinetnya. Terutama, dalam memilih menteri pemuda dan olahraga (menpora). Sosok menpora harus progresif dan visioner nonpartai politik.

"Menpora jangan lagi diisi orang (tokoh) tua atau jatah parpol. Jokowi-JK harus mengisi menteri-menteri di kabinetnya dengan orang yang berintegritas tinggi, tidak mempunyai beban masa lalu, dan profesional," ujar Presidium Komunitas Akal Sehat (KAS) Abdul Karim Rahanar di Jakarta, Rabu (10/9/2014).

Karim mengaku, pihaknya yang mewakili organisasi kepemudaan (OKP) ini tidak ingin kabinet terlalu didominasi titipan partai-partai politik. "Sebagai wadah aktivis mahasiswa kepemudaaan, KAS menekankan Kementerian Pemuda dan Olahraga yang menaungi organisasi mahasiswa dan OKP tidak lagi menjadi kementerian yang mengutamakan kepentingan partai politik," ucap dia.

Senada dengan Abdul, aktivis KAS lainnya Dicky Reza mengatakan, banyak harapan yang dititipkan rakyat Indonesia untuk Presiden dan Wakil presiden terpilih Jokowi-Jusuf Kalla, terutama terkait kabinet ahli dan profesional yang dijanjikan oleh Jokowi.

"Jokowi-JK jangan mengecewakan harapan besar seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu, kabinet ke depan harus diisi menteri-menteri dan pejabat negara yang berani mengambil kebijakan pro-rakyat, turun langsung melihat keluhan rakyat kecil sehingga mereka bisa merasakan langsung penderitaan rakyat," ujar Dicky.

Ia yakin dalam memilih menteri, Jokowi akan sangat mempertimbangkan rekam calon menterinya tersebut. Ia menginginkan agar Jokowi-JK dan tim yang bertugas menyeleksi kandidat menteri-menteri harus benar-benar memastikan para calon menterinya tidak terlibat skandal korupsi maupun skandal moral sehingga kerja mereka tidak untuk memperkaya diri sendiri tetapi kerja untuk rakyat.

"Tentunya (menteri Kabinet Jokowi-JK) bertanggung jawab, berani mengambil keputusan dan siap untuk diganti apabila melakukan skandal atau tidak sesuai harapan," tandas Dicky. (Mvi)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.