Sekjen PDIP Pastikan Menteri Jokowi-JK Bersih dari Korupsi

Liputan6.com, Jakarta - Presiden dan Wakil Presiden terpilh Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) dipastikan tidak akan memilih calon menteri yang terkena kasus oleh penegak hukum, termasuk kasus korupsi. Hal itu ditegaskan oleh Tjahjo Kumolo selaku Ketua Tim Pemenangan Jokowi-JK pada Pilpres 2014.

"Dengan istilahnya membentuk kabinet profesional, kabinet kerja dan kabinet bersih (dalam arti tidak menjadi tersangka oleh penegak hukum ataupun terindikasi masalah korupsi)," kata Tjahjodi Jakarta, Senin 11 Agustus 2014.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu menyebutkan Jokowi tidak mempermasalahkan soal figur serta asal calon menteri. Termasuk profesional, birokrat, TNI, Polri, pers, akademisi dan kader partai.

"Yang penting figur tersebut sebagai calon pembantu presiden yang dipilih presiden tepat di bidang tugasnya sebagai pembantu presiden dalam arti bisa latar belakang pendidikannya, pengalamannya, memahami dan tahu pola manajemen dan memahami  sistem pemerintahan Presidensil dan program-program prioritas yang presiden canangkan," kata Tjahjo.

Menurut dia, kabinet kerja yang akan dibangun Jokowi adalah untuk mempercepat proses peningkatan kualitas pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

"Saya yakin pola kepemimpinan pemerintahan Jokowi kedepan tidak berbeda dengan kepemimpinan  Jokowi selama ini sebagaimana pernah jadi walikota dan gubernur Jakarta," katanya.

"Menteri-menteri nantinya jangan duduk-duduk saja. Birokarasi yang melayani, yang akan dibangun Jokowi dan Jusuf Kalla," tandas Tjahjo.

Sementara itu, anggota Komisi III Sarifuddin Sudding meminta Jokowi-JK tidak merekrut calon menteri yang terindikasi korupsi dikarenakan komitmen pasangan tersebut untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih.

"Komitmen Jokowi-JK harus diimplentasikan dalam merekrut calon menteri. Jangankan yang sudah jadi tersangka kasus korupsi, orang yang terindikasi atau ada indikasi, disebut-sebut ikut terindikasi, jangan dipilih dan tidak boleh masuk dalam jajaran kabinet Jokowi-JK," kata Sudding di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin.

Dikatakan Sudding, bila Jokowi-JK tetap memilih atau merekrut calon menteri yang terindikasi, maka pemerintahan Jokowi-JK akan tersandera.

"Ini akan jadi preseden buruk. Jokowi-JK akan tersandera. Jadi calon menteri itu harus betul-betul orang bersih dan bersama membangun bangsa," kata politisi Hanura tersebut.

Menurut dia, Jokowi harus bekerja sama dengan lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan Agung, Kepolisian RI (Polri) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Caranya, Jokowi, harus kerjasama dengan penegak hukum untuk mendapatkan rekomendasi siapa saja calon menteri yang benar-benar bersih. Jokowi nanti bisa dapatkan apakah si A, B, C ada terindikasi korupsi atau tidak," tandas Sudding. (Ant)