Sukses

Pekerjaan Terberat Jokowi-JK Pasca-Dilantik

Menurut pengamat politik Hamdi Muluk, Jokowi-JK wajib menginventarisir program Presiden SBY.

Liputan6.com, Jakarta - Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) mempunyai pekerjaan berat usai dilantik pada 20 Oktober 2014 mendatang.

Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Hamdi Muluk menilai pekerjaan terberat pasangan nomor urut 2 tersebut adalah merealisasikan janjinya saat kampanye lalu, yakni pada trimester pertama pemerintahan.

Menurutnya, janji di awal pemerintahan menjadi yang terberat karena hal itu akan mendapat sorotan luar biasa dari masyarakat. Karena itu, masyarakat pasti menunggu Jokowi-JK bisa merealisasikannya janjinya itu dalam waktu yang tidak terlalu lama usai keduanya dilantik.

"Jokowi punya janji jangka pendek, ini jadi PR (pekerjaan rumah) yang berat. Kalau 3 bulan pertama kepentingan publik tidak dijalankan maka publik akan kecewa," kata Hamdi, di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (10/8/2014).

Dia menjelaskan, Jokowi-JK wajib menginventarisir program Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Seperti yang dilakukan pasangan koalisi PDIP, Nasdem, PKB, Hanura, dan PKPI itu dengan bantuan tim transisi. Misalnya mempelajari kebijakan anggaran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Jokowi harus jadi tangan pertama penerima informasi dari pihak Presiden SBY. Dari situ akan ada pemikiran, ada bahan perbandingan," ujarnya.

Dengan demikian, Hamdi yakin Jokowi-JK dapat menjalankan dengan mudah program-programnya di awal pemerintah. Harapannya, tak lain adalah kebijakan yang dilaksanakan berpihak pada kepentingan masyarakat, yang sesuai dengan janji selama masa kampanye Pilpres 2014.

"Sehingga masyarakat tidak kehilangan kepercayaannya. Masyarakat ini sulit diajak menunggu lama, harus ada kebijakan yang berpihak pada masyarakat dalam jangka pendek," tandas Hamdi.

Baca juga:

Pengamat: Kurang Diakomodir, PKB, Hanura, dan PKPI Bisa Membelot

PKB Kecewa Tak Masuk Tim Transisi, Pengamat: Itu Konsekuensi...

Tak Libatkan PKB, Hanura, dan PKPI, Rumah Transisi Eksklusif?

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini