Jokowi: Anggota Tim Transisi Tak Otomatis Jadi Menteri

Liputan6.com, Jakarta - Presiden terpilih Joko Widodo menunjuk lima anggota tim pemenangannya untuk membantu merumuskan berbagai program kerja sebagai presiden. Kelimanya yaitu Rini M. Soemarno, Akbar Faizal, Anies Baswedan, Andi Wijayanto dan Hasto Kristiyanto tergabung dalam sebuah tim yang dinamakan Tim Transisi Jokowi-JK.

Selain merumuskan berbagai program dan kebijakan, tim tersebut juga memberi masukan kepada Jokowi terkait penyusunan kabinet pemerintahannya kelak.

Lalu, apakah kelima nama itu juga akan dipilih oleh Jokowi sebagai menteri? Mantan walikota Solo menegaskan pemilihan lima tokoh itu tidak terkait dengan pemilihan nama menteri di kabinet pemerintahannya nanti.

"Oh tidak, ini tidak identik seperti itu. Bukan karena masuk tim lalu langsung masuk kabinet," ujar Jokowi di Rumah Transisi, Jalan Situbondo No. 10, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (4/8/2014).

Menurutnya, lima tokoh tersebut hanya bertugas membantunya dalam merumuskan program di masa transisi pemerintahan. Misalnya, terkait APBN 2015 dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan kelembagaan pemerintahan di bawah presiden dan wakil presiden.

"Jadi tidak seperti itu (langsung dipilih menteri). Misalnya deputi pertanian jadi menteri pertanian. Tidak seperti itu," ucapnya.

Jokowi mengungkapkan, tim transisi mempunyai empat tugas penting. Pertama, menyiapkan hal strategis yang berkaitan dengan APBN 2015 yang tentunya untuk membahas mengenai hal tersebut harus dilakukan komunikasi dengan pemerintahan SBY saat ini. "Tim ini juga akan berhubungan dengan pemerintahan yang sekarang, yaitu pemerintahan Pak SBY," ucapnya.

Tugas kedua, mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan kelembagaan, pemerintahan di bawah presiden dan wakil presiden terlantik, baik berkaitan dengan kantor kepresiden dan arsitektur kabinet nantinya. "Sedangkan tugas ketiga, menjabarkan visi dan misi dalam rangka proram kebijakan nantinya," ucapnya.

Tugas keempat, kata Jokowi, menyiapkan program-program pemerintahannya agar dapat segera dilaksanakan dan dilakukan percepatan. ‎"Misalnya Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, sehingga program-program ini bisa diberikan di masyarakat," ucapnya.