Suara Jokowi-JK di Sampang Nol, Anies Baswedan: Ini Mengagetkan

Liputan6.com, Jakarta - Juru bicara pasangan Jokowi-JK, Anies Baswedan mengaku kaget menerima laporan adanya indikasi kecurangan di 2 kabupaten di Pulau Madura, Bangkalan dan Sampang. Di tempat itu perolehan suara Jokowi-JK berjumlah nol.

"Jadi kejadian seperti itu sangat mengagetkan sekali. Rasanya agak aneh, di Madura yang banyak penganut NU, ada satu tempat yang nol persen sama sekali," ujar Anies di Posko Media Center JKW4P, Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, (14/7/2014).

Dengan adanya kejadian tersebut, Anies meminta agar wilayah-wilayah yang mempunyai potensi kecurangan yang cukup besar, seperti di kabupaten Bangkalan dan Sampang, mendapatkan pengawasan lebih ketat dibanding daerah lainnya.

"Yang seperti inilah yang harus kita antisipasi karena meskipun kita ini ada 549 ribu TPS, tapi kita bisa melihat tempat yang memiliki risiko besar terjadi kecurangan dan harus dapat perhatian khusus‎," ucapnya.

Ia pun meminta, menindaklanjuti adanya kaporan tersebut, agar pihak Bawaslu setempat segera melakukan pengusutan. Jangan sampai, karena pengawasan yang lemah, dijadikan kesempatan oleh oknum-oknum tertentu untuk melakukan kecurangan.

"Dari Bawaslu harus tegas. Harus ada perhatian dan penyelidikan lebih jauh," ucapnya.

Juru bicara Jokowi-JK lainnya Ferry Mursida Baldan mengatakan, timnya selama ini memang mempunyai catatan tersendiri terhadap 2 kabupaten tersebut. Menurut Ferry, Kabupaten Sampang dan Bangkalan selama ini selalu bermasalah dalam setiap kali pemilihan umum, baik pemilukada, pemilihan legislatif dan terakhir pilpres ini.

Karena itu, pihaknya meminta kepada seluruh lembaga terkait untuk mengawasi jalannya penghitungan suara di semua tingkatan. "Semua pihak harus menahan diri untuk tidak melakukan intervensi kekuasaan dan uang guna mempengaruhi pihak lain agar mengikuti kehendak mereka," ujarnya.

Ferry berharap, semua pihak harus segera mengakhiri praktik-praktik yang menggunakan kekuasaan dan uang untuk menistakan hak politik warga negara demi memperoleh jabatan dan kekuasaan. "Hal itu agar kekuasaan yang diraih membawa kebaikan bagi semua warga, bukan sebaliknya," tandas Ferry.