Diintimidasi atau Diancam Saat Mencoblos? Lapor ke Posko Ini

Liputan6.com, Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Tanpa Intimidasi meminta aparatur negara terutama TNI, Polri, serta intelijen untuk tetap menjunjung tinggi sikap profesional dan tetap menjaga netralitas selama Pemilu Presiden (Pilpres) 9 Juli 2014 berlangsung.

Menurut mereka, hal ini penting karena dalam proses kampanye terbuka kemarin terdapat beberapa catatan serius. Salah satunya yang patut disayangkan adalah merebaknya penggunaan isu suku, agama, ras, antargolongan (SARA) sebagai alat politik untuk menjatuhkan pasangan capres dan cawapres tertentu selama masa kampanye.

"Mobilisasi dukungan dan pemenangan melalui aparat keamanan bukan hanya akan mencederai profesionalismenya sendiri, tapi juga bertentangan dengan prinsip penyelenggara pemilu yang demokratis," kata Koordinator Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Tanpa intimidasi Al A'raaf di Media Center KPU, Jakarta, Selasa (8/7/2014).

Dia berujar, setiap bentuk manipulasi atau kecurangan dan penggunaan cara-cara intimidatif serta ancaman bisa tidak terjadi apabila pemilu tersebut berlangsung terbuka, jujur, dan adil dan tidak melibatkan aparat keamanan dalam proses penentuan pilihan.

"Masyarakat harus memiliki kebebasan yang harus dijamin dan dihormati dalam menentukan pilihannya," ujarnya.

Selain itu, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Tanpa Intimidasi juga mengimbau masyarakat agar tidak perlu takut dalam menjalankan hak-hak politiknya untuk memilih capres dan cawapres 2014.

"Masyarakat juga tidak boleh ragu untuk melaporkan jika ada upaya intimidasi dan ancaman, yang berupaya memengaruhi pilihan politiknya," tandas A'raaf.

Jika masyarakat mendapat intimidasi dan kecurangan dalam pemilu, dapat melaporkan ke Posko Nasional Pemilu Tanpa Intimidasi yang beralamat di Kantor YLBHI Lantai 3, Jalan Diponegoro Nomor 74, Jakarta Pusat. Atau bisa menghubungi nomor telepon 021 3929840 dan SMS ke nomor 0813 6169 7197. (Sss)