Sukses

Mahfud MD Sebut Soekarno Langgar HAM, Sukmawati Keberatan

Sukmawati mempersilakan masyarakat menilai rekam jejak dan sepak terjang Bung Karno.

Liputan6.com, Jakarta - Putri kedua Bung Karno, Sukmawati Soekarnoputri meminta agar ayahnya tidak dibawa-bawa dalam pertarungan dua pasangan capres-cawapres dalam Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2014. Hal ini menyusul pernyataan Ketua Tim Pemenangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Mahfud MD bahwa Bung Karno pelanggar hak asasi manusia (HAM).

"Jangan bawa-bawa ayah saya," kata Sukmawati di Jakarta, Sabtu (21/6/2014).

Sukmawati menjelaskan, kalaupun Bung Karno saat itu menerapkan kebijakan memerangi kelompok-kelompok yang berseberangan dengan pemerintahannya, itu hanyalah kewajiban negara mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Dulu memang ya kan ada peperangan di dalam negeri sendiri. Tapi itu kan pemberontakan yang harus dibasmi, bukan pelanggaran HAM," katanya.

Sukmawati pun mempersilakan masyarakat menilai rekam jejak dan sepak terjang Bung Karno. Banyak buku atau literatur yang tidak satu pun menyebut kebijakannya sebagai bentuk pelanggaran HAM.

Ketua Tim Pemenangan pasangan capres dan cawapres Prabowo-Hatta Mahfud MD sebelumnya mengatakan, saat ini banyak tokoh pejuang HAM mendukung pasangan nomor urut 1 tersebut.

Dia juga mengatakan, tuduhan kepada Prabowo sebagai pelanggar HAM karena menculik aktivis pada 1998 masih bisa diperdebatkan.

"Dia (Prabowo) dianggap pelanggar HAM karena situasi politik yang terjadi pada saat itu," kata Mahfud dalam pidatonya saat meresmikan Kantor MMD Initiative Bengkulu, Jumat 20 Juni kemarin.

Mahfud mengatakan, Prabowo adalah bagian kecil dari pelaku pelanggaran HAM di Indonesia. Sebab, ada pelaku lainnya mulai dari mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Wiranto, eks Kepala Badan Intelijen Negara A.M. Hendropriyono hingga Bung Karno.

"Wiranto juga pelanggar HAM kasus Dili, Timor Timur, DOM (Daerah Operasi Militer) Aceh, Hendropriyono juga pelanggar HAM, Soeharto yang melakukan pembantaian saat kasus G30S/PKI dan bahkan Presiden Soekarno yang juga melakukan pembantaian para kiai," kata Mahfud.

Mahfud berharap semua kalangan berekonsiliasi, sehingga bangsa ini tidak saling menyalahkan atas dosa-dosa masa lalu. (Ant/Ans)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini