Sukses

Tjahjo PDIP: Babinsa Jangan Cederai Pilpres, Harus Dievaluasi

Dugaan pengerahan anggota Babinsa kepada masyarakat untuk memilih pasangan capres tertentu juga dianggap mencederai reformasi.

Liputan6.com, Jakarta Tim pemenangan pasangan capres Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) angkat suara, terkait adanya dugaan pengerahan anggota Bintara Pembina Desa (Babinsa) TNI kepada masyarakat, untuk memilih pasangan tertentu di beberapa daerah.

Ketua tim pemenangan pasangan Jokowi-JK, Tjahjo Kumolo mengatakan, harus ada tindakan tegas atas preseden buruk yang dilakukan anggota Babinsa TNI. Sebab, Presiden SBY telah mengingatkan TNI dan Polri untuk netral saat Pilpres dan harus menghindari kepentingan politik praktis.
 
"Keberadaan Babinsa jika memang begitu harus dievaluasi, yang harusnya mengayomi malah mengintimidasi. Jangan cederai Pilpres ini," ujar Tjahjo dalam jumpa pers di Media Center Jokowi-JK, Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (7/6/2014).

"Kepentingan politik praktis harus dihindari TNI dan Polri. Prajurit TNI jelas dilarang terlibat politik praktis. Artinya, dari panglima hingga Babinsa melakukan pendataan masyarakat terkait Pilpres tidak ada dasar hukumnya," tegas Tjahjo.

Pada kesempatan sama, juru bicara pasangan Jokowi-JK Anies Baswedan mengatakan, netralitas TNI dan Polri sejak reformasi telah menjadi contoh tidak hanya di Indonesia, tapi juga berbagai tempat di dunia. Maka itu tindakan ini dinilainya mencederai reformasi.

"Beberapa waktu ini kita mendengar laporan dan kejadian di mana ada oknum-oknum yang terlibat penggiringan dan pengarahan terhadap masyarakat. Menurut kami itu mencederai langkah-langkah transformasi reformasi yang sudah dilakukan TNI," tegas mantan Ketua Komite Etik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini.

Pada kesempatan berbeda, tim pemenangan Jokowi-JK lainnya Teten Masduki juga meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bertindak tegas terhadap kasus ini. Aktivis anti korupsi ini mengatakan hal tersebut saat menemani Jokowi ke Bawaslu.

"Mengenai Babinsa indikasinya bukan hanya satu, tapi masif. Ini soal komitmen pimpinan TNI untuk netral dalam Pemilu. Harus ada peringatan dari Bawaslu mengenai masalah ini," tegas Teten. (Sss)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini