Sukses

Forum Alumni IPB Dukung Jokowi-JK

Dukungan itu diberikan, karena Jokowi-JK berjanji menjadikan sektor pertanian sebagai sektor pusat untuk pertumbuhan ekonomi di masa datang.

Liputan6.com, Jakarta - Forum Alumni Institut Pertanian Bogor (IPB) menyatakan mendukung pasangan capres dan cawapres Joko Widodo-Jusuf Kalla. Dukungan itu diberikan, karena duet Jokowi-JK berjanji menjadikan sektor pertanian sebagai sektor pusat untuk pertumbuhan ekonomi di masa mendatang.

"Saya sudah ketemu Jokowi dan dia bilang akan jadikan pertanian sebagai yang utama. Apa yang dilakukan Jokowi-JK sama yang ingin kita lakukan, meski kita akan tambah beberapa poin," kata Juru Bicara Forum Alumni IPB Bambang Sutrisno di Jokowi Center, Jakarta, Minggu (25/5/2014).

Bambang mengatakan, ada 6 hal yang diungkap Jokowi-JK yang dinilai pro-sektor pertanian. Yakni mengurangi laju konversi lahan pertanian, irigasi dan perkembangan infrastruktur, memberikan jaminan harga di pasar, membuat bank pertanian, mengembangkan teknologi pertanian, dan penyuluhan.

Tak hanya karena alasan program, Forum Alumni IPB juga mendukung pasangan itu karena JK merupakan salah satu warga terhormat di perguruan tinggi tersebut. "Jelas dukung Jokowi. Apalagi sudah pasangan dengan JK. JK itu mantan angggota majelis wali amanat IPB. Dia itu presiden komisarisnya di IPB. Kalau dukung JK ya wajarlah. Ini hanya forum alumni," ujarnya.

Meski demikian, Bambang menegaskan organisasinya tak 100 persen mendukung Jokowi-JK. Tapi mayoritas sudah memberikan dukungan. Jika ada sikap berbeda, Bambang tak mempersoalkan, karena itu bagian demokrasi.

"Semakin solid, kemarin masih ada pernyataan netral tapi makin solid ke Jokowi-JK. Himpunan alumni sebagai kelembagaan kita hargai kalau tak memihak. Memang ada yang tak seide dengan kita, tapi 75 persen dukung Jokowi-JK," tutur Bambang.

Menurut pencetus Jokowi for President, Putri K Wardhani, keseluruhan sektor pertanian harus dirombak oleh Jokowi-JK. Sebab, pemerintahan sekarang dinilai gagal. Terutama setelah banyaknya kasus korupsi, salah satunya kuota impor daging dan kuota impor kedelai.

"Semuanya harus dirombak, revolusi harus bersama karena 50 persen pangan impor itu nggak bisa didiamkan," tuturnya.

Wakil Ketua Umum Kadin itu juga menambahkan, sebagai negara ketiga dengan pertumbuhan terbesar, Indonesia belum bisa membuat rakyatnya merasakan kemakmuran. "Sektor pertanian yang serap tenaga kerja besar tak dapat perhatian. Pangan di Indonesia 50 persen di impor, itu yang harus direvolusikan," tandas Putri. (Yus)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini