Isu Pemecatan untuk Singkirkan Pro-Jokowi di PPP?

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Emron Pangkapi mengatakan, surat pemecatan kepada Wakil Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa dan 4 Ketua DPW PPP ilegal. Emron pun menilai, pemecatan untuk menguntungkan kepentingan politik tertentu.

"Di Mukernas II Bandung itu kita memang mengusulkan nama SDA (Ketua Umum PPP Suryadharma Ali) jadi capres, tapi kan tidak mungkin, ya harusnya lanjut ke nama Jokowi dan nama-nama berikutnya," ujar Emron di Kantor DPP PPP, Jakarta, Kamis (17/4/2014).

Emron menilai, bisa saja isu pemecatan untuk menjauhkan PPP untuk merealisasi keputusan mukernas tersebut. Namun Emron enggan menyebutkan ada penyingkiran pro-Jokowi di partainya.

"Saya tak sebut seperti itu, tapi ini sesuatu tak terbantahkan ada Jokowi di keputusan mukernas," tegas Emron.

Bila sudah ada nama Jokowi sebagai salah satu tokoh yang harus didukung PPP, Emron mengajak semua kader partai berlambang Kabah itu untuk mendukung keputusan tersebut. "Boleh beda pendapat, tapi kita harus angkat tangan dan patuh pada keputusan," jelasnya.

Emron juga mengatakan dalam keputusan mukernas tersebut, nama capres Gerindra Prabowo Subianto tak ada. Oleh karena itu, tak seharusnya SDA mendekat pada Ketua Dewan Pembina Gerindra itu.

"Nama Pak Prabowo tidak ada, nama Pak Hatta (Ketua Umum PAN Hatta Rajasa) tidak ada, Surya Paloh (Ketua Umum Partai Nasdem) nggak ada, dan Ical (Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie) juga," pungkas Emron.

Konflik bermula ketika SDA menghadiri kampanye Partai Gerindra. Lalu PPP kian panas ketika 26 Ketua DPW berkumpul di Sentul, Bogor, Jawa Barat beberapa hari lalu. Mereka membuat mosi tak percaya kepada SDA lantaran dianggap menyalahi aturan partai terkait kehadiran dan orasinya pada kampanye Partai Gerindra 23 Maret 2014.

Mereka menuntut pengurus DPP untuk menggelar rapat pleno guna membahas manuver SDA. Namun DPP malah menanggapi tuntutan itu dengan memecat sejumlah kader yang dianggap berusaha melengserkan SDA.

Melalui SK yang ditandatangani Ketum DPP PPP Suryadharma Ali dan Wasekjen DPP PPP Syaifullah Tamliha tertanggal 16 April 2014 itu, DPP memberhentikan Wakil Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa dan 4 Ketua DPW. Mereka adalah Ketua DPW PPP Jawa Barat Rahmat Yasin, Ketua DPW PPP Sumatera Utara Fadli Nursal, Ketua DPW Jawa Timur Musyafa' Noer, dan Ketua DPW PPP Sulawesi Selatan Amir Uskara.

(Shinta Sinaga)