Sekjen PPP Belum Tanda Tangan, Pemecatan Waketum Cs Bisa Digugat

Liputan6.com, Jakarta - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memecat wakil ketua umumnya Suharso Monoarfa dan 4 Ketua DPW PPP. Ketua DPW NTT PPP Yahidin Umar menyayangkan pemecatan tersebut.

"Saya menyayangkan pemecatan itu. Bagi yang dipecat kan bisa ajukan proses pembatalan melalui mahkamah partai," ujar Yahidin saat dihubungi Liputan6.com, di Jakarta, Kamis (17/4/2014).

Yahidin meminta Ketua Umum PPP Suryadharma Ali menerangkan kesalahan apa yang diperbuat Wakil Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa, Ketua DPW PPP Jawa Barat Rahmat Yasin, Ketua DPW PPP Sumatera Utara Fadli Nursal, Ketua DPW Jawa Timur Musyafa' Noer, dan Ketua DPW PPP Sulawesi Selatan Amir Uskara. Ia juga mengkritisi mekanisme pemecatan.

"Mereka perlu gugat pemecatan karena dianggap tidak memenuhi syarat-syarat gugurnya sebuah jabatan. Ini kesalahan harus disampaikan dulu apa saja kesalahannya, teguran dulu, baru sanksi. Tidak harus serta-merta langsung dipecat," terang Yahidin.

Tak hanya itu, Yahidin mengaku pula surat pemecatan tak ada tanda tangan Sekjen PPP Muchamad Romarhumuziy. "Secara proses pemecatan yang nggak melalui rapat pimpinan harian dan SK pemecatan nggak ditandatangani Sekjen itu nggak sah," tandas Yahidin.

Melalui SK yang ditandatangani Ketum DPP PPP Suryadharma Ali dan Wasekjen DPP PPP Syaifullah Tamliha tertanggal 16 April 2014 itu, DPP memberhentikan Wakil Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa dan 4 Ketua DPW, yakni Ketua DPW PPP Jawa Barat Rahmat Yasin, Ketua DPW PPP Sumatera Utara Fadli Nursal, Ketua DPW Jawa Timur Musyafa' Noer, dan Ketua DPW PPP Sulawesi Selatan Amir Uskara.

Waketum PPP Emron Pangkapi menjelaskan, jika ada berarti secara administrasi surat tersebut tidak sah. Lantaran tidak mencatumkan tanda tangannya selaku wakil ketua umum bidang internal. "Tanpa tanda tangan saya, berarti SK bodong, ilegal. Dan sampai saat ini saya belum menandatangani apapun soal pemecatan," tegasnya.

Konflik di tubuh PPP muncul pertama kali ketika 26 Ketua DPW berkumpul di Sentul, Bogor, Jawa Barat beberapa hari lalu. Mereka membuat mosi tidak percaya kepada Ketua Umum Suryadharma Ali (SDA) lantaran dianggap menyalahi aturan partai terkait kehadiran dan orasinya pada kampanye Partai Gerindra 23 Maret 2014.

Mereka menuntut pengurus DPP untuk segera menggelar rapat pleno guna membahas 'manuver' SDA. Namun DPP malah menanggapi tuntutan itu dengan memecat sejumlah kader yang dianggap berusaha melakukan pelengseran terhadap SDA.

(Shinta Sinaga)