Contoh Soekarno, Cawapres Jokowi Disarankan dari Partai Islam

Liputan6.com, Jakarta- Calon wakil presiden (cawapres) yang bakal mendampingi Joko Widodo idealnya berasal dari kalangan partai politik berbasis Islam. Sebagaimana yang dilakukan Soekarno. Demikian yang disampaikan analis politik Universitas Diponegoro Semarang M Yulianto.

"PDI Perjuangan akan lebih berpeluang berkoalisi dengan partai berbasis Islam. Sebab, akan mencerminkan peta kekuatan nasionalis-religius," kata pengajar FISIP Undip tersebut di Semarang, Jumat (21/3/2014).

Dilihat dari sejarah, kata dia, Soekarno dengan Partai Nasional Indonesia (PNI)-nya cenderung suka berkoalisi dengan kekuatan Islam untuk merepresentasikan kekuatan kaum santri dan abangan.

Menurut dia, kekuatan parpol dengan basis massa Islam sejak dulu sampai sekarang memang sangat kuat karena realitasnya mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam atau muslim.

"Sejak era 1950 kan menunjukkan kalau PNI sebagai kekuatan nasionalis cenderung berkoalisi dengan partai Islam. Bung Karno memang melihat kekuatan besar dari parpol berbasis Islam," katanya.

Oleh karena itu, PDI Perjuangan memang lebih potensial jika menggandeng tokoh dari partai berbasis Islam untuk mendampingi Jokowi pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014.

Dengan catatan, kata dia, parpol Islam yang memiliki basis massa kuat di akar rumput, semisal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang memiliki basis massa kuat di kalangan warga Nahdlatul Ulama (NU).

"Ya, bisa berkoalisi dengan PKB, bisa dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), bisa pula Partai Amanat Nasional (PAN). Namun, saya melihat sepertinya lebih cocok berkoalisi dengan PKB," katanya.

Dari PKB, kata dia, juga sudah muncul tokoh kuat, yakni Mahfud MD yang cukup potensial jika digandeng sebagai cawapres bersanding dengan Jokowi yang dicapreskan oleh PDI Perjuangan dalam Pilpres 2014.

"Kalau tidak Mahfud MD, bisa juga Jusuf Kalla. Keduanya kan merupakan tokoh berpengalaman dan memiliki rekam jejak yang bagus, tidak pernah berurusan dengan korupsi, dan sebagainya," katanya.

Namun, kata dia, langkah koalisi sangat bergantung dengan hasil pemilihan umum legislatif, sebab jika PDIP menang dan memenuhi syarat mengajukan pasangan calon sendiri, tidak perlu koalisi.

"Kalau memang PDI Perjuangan nanti bisa mengajukan pasangan capres-cawapres tanpa koalisi, akan lebih menguntungkan. Tetapi, kalau harus koalisi, idealnya dengan parpol berbasis Islam," tandas Yulianto. (Ant)

Baca juga:

Jokowi Capres, Makna Pitung dan Angka 7

Jokowi Belum Berani Sesumbar Target Suara Pileg di Lampung

Janji Ahok Jika Jokowi Jadi Presiden