Pemutakhiran DPS, Pengamat: KPU Harus Menyentuh Semua Lapisan

Belajar dari daftar pemilih setiap pemilu yang selalu kisruh, KPU diminta harus memenuhi 3 unsur dalam melakukan pemutakhiran daftar pemilih sementara (DPS). 3 Unsur tersebut di antaranya komprehensif, akurat, dan mutakhir.

"Berkaitan dengan pemutakhiran DPS, KPU harus memenuhi 3 prinsip, yakni komprehensif, akurat, dan mutakhir," ujar pengamat hukum Universitas Diponegoro Hasyim Asy'ari dalam diskusi pemilu di media center KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (10/7/2013).

Menurut Hasyim, berkaitan dengan daftar pemilih berdasarkan amanat peraturan pemilu, KPU juga berkewajiban menyediakan layanan yang memadai bagi pemilih. Di antaranya kemudahan mengakses data, memiliki standar kemanfaatan teknis, mudah dimutakhirkan, dan disusun.

Selain itu, lanjut dia, KPU juga harus menyediakan ruang yang sama bagi pemilih disabilitas. Sehingga, mereka dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik.

"Sekarang ada sekitar 3,6 juta pemilih penyandang disabilitas. Dibanding Pemilu 2004 lebih banyak yakni 1,6 juta," kata Hasyim.

Sementara kordinator Jaringan Pendidikan Pemilu untuk Rakyat (JPPR) Yus Fitriadi menegaskan, KPU harus konsentrasi terhadap pemilih yang harusnya memiliki potensi memilih tapi masih belum tersentuh. Seperti daerah penganut Syiah di Sampang.

"Belum lagi kelompok-kelompok marjinal lainya," ucapnya.

Menurutnya, sejauh ini sosialisasi KPU setiap tahapan terutama terkait DPS belum terlihat. "Kita tak ingin Pemilu 2009 terulang lagi. DPS tak bisa masuk atau memilih. Di daerah perlu juga diingatkan Bawaslu," terang Yus.

Anggota Tranparancy International Indonesia Bidang Kepemudaan William Umboh menjelaskan, KPU perlu melakukan sosialisasi semenarik mungkin bagi kalangan anak muda. Hal ini perlu dilakukan untuk mengurangi angka golput.

"Tahun 2009 potensi pemilih anak muda ada 14 juta dari umur 17 hingga 20 tahun. KPU harus membuat anak muda sadar akan hak pilihnya. Untuk itu diperlukan sosialisasi dan mekanisme dengan kemasan yang semenarik mungkin, edukatif, dan popular," tuturnya.

Kemasan tersebut, lanjutnya, bisa berupa workshop atau kegiatan lainnya. "Terlalu berat anak muda bersinggungan dengan politik, terlalu kaku. Maka itu perlu cara tertentu," ujar William. (Sul/Frd)