Bos Media Maju Pilpres, KPI Diminta Usut Dugaan Pelanggaran

Sejumlah bos media massa maju dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014. Hal itu pun dinilai semakin memperlihatkan monopoli politik pengusaha media menjelang Pemilu.

Pengamat Pemilu dari Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) Yusfitriadi mengatakan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) harus memiliki regulasi untuk mengatur ancaman monopoli politik oleh pengusaha media.

"Oleh karena itu, saya berharap, Bawaslu dan KPI segera mempertegas apakah melanggar atau tidak, atau memang hanya masuk wilayah etis," tegas Yusfitriadi di Jakarta, Rabu (3/7/2013).

Yusfitriadi menegaskan, dengan diberikan sanksi tegas oleh Bawaslu dan KPI terhadap politisi nakal, maka itu menghindari pengguna media secara seenaknya.

"Jika respons itu diberlakukan oleh Bawaslu dan KPI, maka ke depan media tidak akan seenaknya digunakan untuk kepentingan publisitas partai tertentu," pungkas Yus. (Sul/Mut)