Sukses

Pandangan Fraksi PD-PAN: Maaf Jokowi Tak Wakili Harapan Rakyat

Fraksi Partai Demokrat-Partai Amanat Nasional (PAN) menilai permintaan maaf Jokowi kepada warga Jakarta tidaklah cukup.

Liputan6.com, Jakarta - Fraksi Partai Demokrat-Partai Amanat Nasional (PAN) menilai permintaan maaf Jokowi kepada warga Jakarta saat penguduran dirinya sebagai Gubernur tidaklah cukup. Maaf itu juga dianggap tak mewakili kekecewaaan warga Jakarta yang telah memilihnya sebagai gubernur untuk 5 tahun.

"Dengan hanya sebuah permintaan maaf, tidaklah mewakili harapan masyarakat yang penuh arti. Karena pengabdian dan komitmen dalam memimpin lebih berarti di tengah masyarakat," ujar anggota Fraksi PD-PAN Taufiqqurrahman saat membacakan sikap fraksi tersebut di ruang sidang rapat Paripurna, gedung DPRD DKI, Ja‎karta, Senin, (6/10/2014).

Menurut Taufik, tidak semua warga Jakarta menerima pengunduran diri Jokowi sebagai gubernur lantaran kecintaannya terhadap mantan Walikota Solo tersebut. Banyak pula warga Jakarta yang menolak Jokowi maju sebagai presiden karena masih menaruh harapan yang cukup besar membenahi berbagai permasalah di Jakarta hingga 2017.

Dengan harapan yang besar terhadap Jokowi, Taufiq juga menyayangkan mudahnya mantan Walikota Solo itu melepas ‎tanggungjawabnya sebagai gubernur. DPRD pun berhak meminta pertanggungjawaban Jokowi dan mengevaluasi sejauh mana keberhasilan pembangunan Jakarta di bawah kepemimpinan Jokowi.

"Tidak adanya proses evaluasi atas keberhasilan kinerja gubernur selama beliau menjabat, hal ini perlu menjadi perhatian serius. DPRD berhak mendapatkan jawaban dari gubernur atas kinerjanya selama menjabat," kata Taufiq.

Ia pun menilai ukuran efektifitas penyelenggaraan pemerintah bukanlah diukur dengan mudahnya memberikan izin atas pengunduran diri. Namun efektifitas haruslah dengan sebuah standar kinerja yang dapat terukur dan terarah serta bentuk pertanggungjawaban yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

"Sehingga dengan mundurnya seorang gubernur, tidak meninggalkan masalah di belakangnya dan dapat mengganggu kinerja pemerintahan di masa yang akan datang," tukas Taufiq.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini