Jokowi: Kalau Jegal-menjegal Terus, Nggak Rampung-rampung

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) terkait pemilihan kepala daerah (pilkada). Dalam prosesnya, SBY berharap DPR dapat menerima Perppu itu kendati ada kemungkinan penolakan.

Terkait hal ini, Presiden Terpilih Jokowi yang sejak awal mendukung Pilkada langsung berharap Perppu Pilkada langsung tidak ditolak oleh DPR. Ia juga berharap, tidak ada upaya politis untuk menjegal Perppu tersebut.

"Kalau semangatnya seperti itu, jegal-menjegal ya sampai kapan pun, nggak akan rampung-rampung," ujar Jokowi di Masjid Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (3/10/2014).

Lalu, apakah barisan koalisinya nanti akan menerima dan menerima Perppu tersebut? Jokowi enggan menjawabnya. Tetapi ia mengaku telah memiliki strategi khusus saat Perppu itu telah sampai di DPR.

"Saya nggak akan ngomong. Kalau ngomong ke kamu ya percuma punya strategi. Masa punya strategi diomongin?!" ‎kata dia.

Dua Perppu telah diterbitkan Presiden SBY terkait Undang-Undang Pilkada. Perppu itu sudah ditandatangani SBY. Menurut SBY, penerbitan perppu ini sesuai putusan MK Nomor 138 /PUU-VII/2009.

"Putusan MK itu menjelaskan bahwa Perppu adalah subjektivitas Presiden yang objektivitasnya dinilai oleh DPR ketika Perppu itu diajukan untuk mendapatkan persetujuan," kata SBY dalam jumpa pers di Istana Kepresiden, Jakarta, Kamis (2/10/2014) malam.

SBY menjelaskan, putusan MK itu mengisyaratkan akan kegentingan yang memaksa adanya Perppu. Yaitu jika kebutuhan hukum yang mendesak, terjadi kekosongan hukum, dan terjadinya ketidakpastian hukum.

"Berdasarkan putusan MK itu, saya dengan cermat menggunakan hak konstitusi untuk menerbitkan Perppu ini," tegas SBY. (Yus)