Sukses

Fahri Hamzah: Jangan Takut dengan KMP, Jokowi Fokus Bekerja Saja

Liputan6.com, Jakarta - Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah mengatakan, dengan disahkannya UU Pilkada oleh DPR dan ditolaknya judicial review Undang-undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) oleh Mahkamah Konstitusi akan berdampak positif bagi pemerintahan Jokowi-JK serta Koalisi Merah Putih (KMP) di parlemen.

"Jadi dengan disahkannya UU Pilkada dan UU MD3 itu, dilihatnya harus positif, di mana akan menjadi check and balance bagi pemerintahan," kata Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (1/10/2014).

Dia berujar, jika tidak seperti itu justru akan berdampak negatif bagi pemerintahan Jokowi-JK, karena jika parlemen dikuasai oleh kubu koalisi PDIP atau kubu pemerintah, tidak akan terjadi check and balance.

"Kalau semua keinginan PDIP itu terwujud, tidak akan ada kontrol bagi pemerintah. Nah, dengan Koalisi Merah Putih ini kuat di parlemen, maka baik dong untuk rakyat karena bisa menjadi kontrol pemerintah," ujar dia.

Karena itu, Fahri menyarankan Presiden terpilih Joko Widodo tidak usah mempermasalahkan kekuatan pemerintah di parlemen dan fokus menjalankan pemerintahan sesuai dengan janji saat berkampanye.

"Janganlah takutkan KMP di parlemen, lebih baik Jokowi fokus saja bekerja. Realisasikan janji kampanyenya waktu pilpres, KMP dengan kekuatan yang besar di parlemen biar jadi penyeimbang," tegas Fahri.

Selain itu, Fahri juga menganjurkan PDIP untuk fokus membantu pemerintahan Jokowi-JK dan tidak perlu merayu partai-partai yang tergabung dalam KMP dengan menawarkan kursi di kabinet. "Saya menganjurkan agar PDIP fokus membantu pemerintahan. Jangan lagi obral-obral menteri," kata Fahri.

Dia menuturkan, pemerintahan Jokowi-JK harus fokus menjalankan tugasnya sebagai pemimpin untuk mengelola negara. Apalagi pemerintahan Jokowi-JK mendatang mendapatkan ruang fiskal yang besar.

"Dia (Jokowi) harus berterima kasih kepada SBY yang memberikan ruang fiskal yang besar. Pemerintahan Jokowi akan gunakan APBN terbesar sepanjang sejarah," tutur dia. (Yus)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini