Bargaining Politik PDIP untuk Demokrat: Bagi Kursi Pimpinan DPR

Liputan6.com, Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengatakan siap mengurangi jatah kelengkapan dewan jika Partai Demokrat (PD) setuju satu suara dalam pemilihan pimpinan DPR. Sekretaris Jenderal PDIP Tjahjo Kumolo mengatakan, tawaran seperti itu sudah biasa sebagai bargaining politik.

"Kami sudah menyiapkan opsi itu, jika bersama-sama dalam pemilihan DPR. Seandainya ada tawaran itu wajar, itu bargaining politik, selama tidak mengganggu politik yang kita bangun. Kita sudah meyakinkan partai lain, kita bahkan siap mengurangi jatah kita," ujar Tjahjo di Gedung Parlemen senayan, Jakarta, Rabu (1/10/2014).

Menurut dia, partai dalam koalisi PDIP juga telah membangun komunikasi dengan sejumlah elit untuk mempersiapkan pertarungan pada pemilihan pimpinan DPR dan MPR.

"Saya kira, kerjasama intensif terus dibangun, Hanura dan Nasdem juga sudah bekerja, kemungkinan lobi penjajakan terus dilakukan, kita juga sudah bertemu SBY, juga sudah bertemu dengan tokoh politik yang lain," tegas Tjahjo.

Dia menambahkan, hal ini masih terus diupayakan agar Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang terdiri dari PDIP, Partai Nasdem, PKB, dan Partai Hanura, bisa mendapatkan kursi pimpinan DPR.

"Kami terus mengupayakan, minimal kita akan mengupayakan untuk terpenuhi 5 fraksi yang berbeda itu terlebih dahulu. Tetapi kan masih ada agenda bertemu dengan pimpinan sementara dengan fraksi lain. Apakah dalam semalam langsung dilakukan pemilihan pimpinan DPR tetap," jelas dia.

Sebelumnya disebutkan, PDIP sebagai pemanang pemilu legislatif, akan kesulitan mendapatkan jatah kursi pimpinan DPR dan juga di kelengkapan DPR setelah Mahkamah Konstitusi menolak uji materi UU MD3 Senin 29 September 2014.

Dengan penolakan itu, maka sistem pemilihan pimpinan DPR dan alat kelengkapannya menggunakan sistem paket yang diusulkan sedikitnya oleh 5 fraksi. PDIP sendiri dan koalisinya hanya terdiri dari 4 fraksi, sementara lawan mereka, Koalisi Merah Putih, terdiri dari 6 fraksi sehingga memudahkan mereka untuk memborong semua kursi pimpinan di DPR dan MPR. (Mut)