Ide Jokowi Buka Kementerian Maritim Ulangi Kejayaan Indonesia?

Lukisan Ini Bentuk Apresiasi Pelukis Terhadap Jokowi — Dalam lukisan itu, Jokowi dan JK tampak mendayung sebuah perahu di tengah laut, Jakarta, Kamis (24/7/14). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Wacana pembentukan Kementerian Maritim di pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) mendapat sambutan dari berbagai pihak sebagai gagasan cerdas, sebab ide itu diyakini akan mengembalikan kejayaan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Menurut Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor Rokhmin Dahuri, tak ada yang meragukan bahwa negeri ini akan menjadi negara yang maju, makmur, dan sejahtera bila fokus pemerintahan Jokowi-JK bisa memberi perhatian besar terhadap sektor ekonomi kelautan.

"Kemunculan Kementerian Maritim di era pemerintahan Jokowi-JK, seperti halnya mereka katakan pada janji-janji kampanyenya yang lalu, itu merupakan itikad baik untuk mengembalikan kejayaan Indonesia sebagai poros maritim dunia," kata Rokhmin, yang juga Ketua DPP PDIP Bidang Maritim dan Perikanan itu, Jakarta, Senin (22/9/2014).

Apalagi, kata Rokhmin, potensi dan sumber daya maritim selama ini belum disentuh secara maksimal. Di wilayah pesisir dan laut Indonesia terkandung kekayaan alam yang sangat besar dan beragam baik berupa SDA terbarukan --seperti perikanan, terumbu karang, hutan mangrove, rumput laut, dan produk-produk bioteknologi-- maupun SDA tak terbarukan --seperti minyak dan gas bumi, timah, bijih besi, bauksit, dan mineral lainnya.

Selain itu, sambung Rokhmin, Indonesia juga memiliki cadangan energi kelautan seperti pasang-surut, gelombang, angin, dan OTEC (Ocean Thermal Energy Conversion) serta jasa-jasa lingkungan kelautan untuk pariwisata bahari, transportasi laut, dan sumber keragaman hayati serta plasma nutfah.

Bahkan dari sisi wilayah, lanjut Rokhmin, ekonomi kelautan Indonesia akan semakin strategis seiring dengan pergeseran pusat ekonomi dunia dari Poros Atlantik ke Asia-Pasifik. Hampir 70% total perdagangan dunia berlangsung di antara negara-negara di Asia Pasifik.

Menurut pria yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Gerakan Nelayan dan Tani Indonesia (GANTI) tersebut, lebih 75% barang dan komoditas yang diperdagangkan juga ditransportasikan melalui laut, dan 45% lainnya di antaranya melalui Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).

"Ini adalah potensi yang sungguh sangat besar. Sayangnya, paradigma pembangunan ekonomi dalam negeri selama ini masih berpusat di darat, belum bergeser ke pengembangan berbasis kelautan," pungkas Rokhmin. (Ant)