Demokrat Tak Tertarik Jabatan Menteri Kabinet Jokowi-JK

Liputan6.com, Jakarta - 16 Kementerian dalam kabinet Jokowi-JK dipastikan akan diisi tokoh dari partai politik. Jokowi pun mengaku tak menutup kemungkinan ada tokoh dari partai politik di luar Koalisi Indonesia Hebat yang akan mengisi jabatan menteri.

Namun, anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Ahmad Mubarok mengatakan, partainya tidak tertarik jika nantinya Jokowi menawarkan kursi menteri kepada Partai Demokrat.

"Demokrat tidak tertarik jabatan seperti itu," kata Mubarok usai diskusi RUU Pilkada Untuk Kesejahteraan Rakyat, di kawasan Sudirman, Jakarta, Rabu (17/9/2014).

Mubarok menegaskan pada pemerintahan mendatang partainya lebih memilih untuk menjadi penyeimbang pemerintahan.

"Penyeimbang saja Demokrat," ucap dia singkat.

Mengenai 34 kabinet yang telah dibentuk Jokowi-JK, Mubarok berpendapat tidak sesuai dengan gagasan sebelumnya. Padahal menurut Mubarok, kabinet ramping yang awalnya digagas oleh Jokowi ternyata tidak sesuai dengan hasil pembentukan kabinet yang telah diumumkan.

"Kabinet ramping. Politik realistis, JK lebih realistis. Kebanyakan pikiran Pak JK yang muncul," ucap Mubarok.

Pernyataan SBY Soal Pilkada Langsung

Selain itu, Ahmad Mubarok mengatakan bahwa pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mendukung adanya pilkada secara langsung dinilai sebagai negarawan dan bukan mewakili Partai Demokrat.

"Penjelasan SBY di YouTube cerminan negarawan, bukan untuk Partai Demokrat," kata Mubarok.

Mubarok menambahkan hingga kini belum ada instruksi dari SBY kepada seluruh kader partainya mengenai RUU Pilkada. Dia pun memastikan, sebagai presiden SBY tidak pernah mengintervensi DPR dan SBY masih menunggu hasil dari putusan DPR nanti.

"Presiden (SBY) tidak pernah mengintervensi soal DPR. Dia menghormati DPR apa pun yang diputuskan," tambah Mubarok. (Ans)