Lengketnya Hakikat Menteri dengan Politik Menurut Politisi Ini

Liputan6.com, Jakarta - Postur kabinet ala presiden terpilih Joko Widodo atau Jokowi yang mengalokasikan 16 dari 34 kursi menteri untuk profesional parpol mendapatkan apresiasi dari Koalisi Merah Putih.

Juru bicara Koalisi Merah Putih yang juga Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Golkar Tantowi Yahya mengatakan, kabinet Jokowi sudah seharusnya seperti itu. Karena para menteri tersebut akan bermitra dengan lembaga-lembaga politik dan DPR, yang di dalamnya berisi orang-orang parpol.

"Karena dalam kesehariannya menteri itu akan bekerja dengan lembaga politik, ya mau tidak mau menteri itu harus didukung oleh kader-kader parpol, orang-orang profesional yang mengerti," kata Tantowi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (17/9/2014).

Tantowi mengatakan, seyogianya jabatan menteri adalah jabatan politik. Dengan diisi orang-orang profesional dari parpol dan profesional non-parpol, maka hal tersebut bisa menimbulkan check and balance dalam kabinet Jokowi nantinya.

"Walau bagaimanapun, hakikatnya menteri itu adalah jabatan politik. Jadi di samping urusan pekerjaan, seorang menteri juga tidak akan bisa memisahkan diri dari urusan politik. Apalagi misalnya diisi 50 persen dari parpol dan 50 persen dari luar (parpol)," ujar dia.

Tantowi mengatakan, jika kabinet semuanya diisi oleh kader parpol pengusung presiden terpilih, maka hal tersebut juga tidak realistis.

"Jadi sesungguhnya Pak Jokowi itu sangat realistis, bahwa membuat kabinet dengan tidak menyertakan unsur-unsur perwakilan dari parpol-parpol, khususnya parpol pendukung, itu tidak realistis," tutur dia.

"Dalam skema check and balance yang terjadi antara DPR dan pemerintah saat ini, DPR itu kan isinya representasi dari patai-partai politik," tandas Tantowi. (Sss)