Sukses

Tantowi Golkar: Kabinet Jokowi Kompromistis

Wasekjen Partai Golkar Tantowi Yahya mengatakan, pembentukan kabinet Jokowi adalah hak prerogatif presiden.

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Golkar Tantowi Yahya mengatakan, pembentukan kabinet atau postur kementerian periode 2014-2019 adalah hak prerogatif Jokowi. Mau postur kabinet Jokowi itu gemuk atau ramping tergantung kebutuhan pemerintah dalam melaksanakan pekerjaannya.

"Jadi mau besar mau kecil, mau gendut mau kurus, itu adalah tergantung kebutuhan, itu yang pertama," kata Tantowi Yahya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (17/9/2014).

Jokowi telah mengumumkan postur kabinetnya yang akan diisi 34 menteri, yakni 18 dari profesional dan 16 profesional nonparpol. Jumlah menteri dalam kabinet Jokowi-JK hampir sama dengan Kabinet Bersatu Jilid II Presiden SBY.

Tantowi pun menyinggung Jokowi karena sebelumnya selalu berbicara soal postur kabinet ramping dengan hanya akan melibatkan orang profesional nonparpol yang pernah dikatakannya pada kampanye Pilpres 2014.

"Kalau jumlahnya 34 jadi kan tidak ada yang berubah dari kabinet (SBY) sebelumnya. Ya ini sekaligus menjawab bahwa tanpa syarat itu menjadi tidak bisa dilaksanakan, jadi pada akhirnya kabinet itu isinya ya harus kompromistis, harus realistis bahwa menteri itu jabatan politik ya mau tidak mau sebagian itu ya tetap diisi kader-kader politik," ujar dia.

Anggota Komisi I DPR itu mengatakan, jika menteri dalam kabinet Jokowi tidak diisi oleh orang-orang dari parpol maka hal tersebut sangat tidak realistis. Karena menurutnya, para menteri tersebut akan bekerja dan bermitra dengan lembaga-lembaga politik termasuk DPR, maka harus didukung oleh kader-kader parpol.

"Jadi menafikkan apalagi mengharamkan partai politik dalam sistem pemerintahan itu menurut saya tidak realistis. Karena banyak kok kader-kader parpol yang ada di pemerintahan Pak Jokowi, dari kader-kader parpol pendukungnya yang merupakan orang-orang pintar," papar Tantowi.

Ia pun berharap kepada Jokowi-JK, jangan membuat dikotomi yang seolah-olah orang yang berasal dari parpol tidak bermutu atau tak memiliki kredibilitas dan integritas. (Mut)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini