Jokowi: 34 Kementerian Bukan Angka Mati

Liputan6.com, Jakarta - Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, jumlah 34 kementerian dalam struktur kabinet pemerintahannya bisa saja berubah. Dia masih terus melakukan kajian bersama dengan Tim Transisi mengenai mana saja kementerian yang dapat digabung maupun dihilangkan.

"Dan 34 kementerian itu, bukan angka mati. Artinya, proses berjalan nanti, kementerian yang tidak mendukung dalam artian tidak efisien, bisa saja ditiadakan," ujar Jokowi di Balaikota DKI Jakarta, Selasa (16/9/2014).

Jokowi mengatakan, tidak mau terbelenggu dengan urusan jumlah kementeriannya nanti. Setelah menentukan kementerian, dia akan fokus melakukan seleksi nama-nama yang akan dipilih menjadi menteri.

"Oleh sebab itu dengan kemarin itu memang debatnya kementerian 27, nanti hari kedua kita nggak bisa kerja karena urusi orang pindah dan demo karena hilang. Dulu pernah kejadian di masa Gus Dur, ada 2 kementerian (dihapus), 2 tahun nggak selesai. Itu bukan sesuatu yang mudah," ucapnya.

Jokowi pun menyebut, penghapusan kementerian tidak dapat menjamin pemerintahan dapat berjalan lebih efisien. Sebab, walau ada kementerian yang dihapus, yang harus dipikirkan adalah sumber daya manusia dalam kementerian tersebut yang tentunya harus diberdayakan diinstansi yang lain.

"Memang dalam rangka efisiensi kayak dulu,  itu pun kan nggak berhasil. Kenapa? Kan stafnya tetap, menterinya hilang bawah-bawahnya nggak hilang. Stafnya ditarik ke tempat lain, Apa efisiensinya? ‎Yang namanya efisiensi pengurangan biaya aparatur," tegas Jokowi.

Jokowi-JK mengumumkan postur kabinet pemerintahannya untuk masa jabatan 2014-2019. Dia mengumumkan bahwa ada 34 kementerian yang akan membantunya bersama Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla. Menteri yang membantunya nanti terdiri dari 18 profesional dan 16 profesional-partai.

Jokowi menyatakan, dari 34 menteri tersebut, 3 di antaranya adalah Menteri Koordinator (Menko). Wakil Menteri kemungkinan akan ditempatkan hanya untuk kementerian yang dianggap sangat membutuhkan.

Untuk menteri yang berasal dari kalangan profesional murni akan menempati posisi pos keuangan, BUMN, ESDM, dan pertanian. (Mut)