Pengamat Yakin Masih Ada Celah Gagalkan Pilkada oleh DPRD

Liputan6.com, Jakarta - Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) rencananya akan disahkan melalui Sidang Paripurna DPR pada 25 September mendatang. Salah satu usulan yang menimbulkan pro dan kontra adalah mengenai penghapusan pilkada langsung. Para angggota Parlemen yang berasal dari partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) kompak mendukung penghapusan pilkada langsung dalam RUU tersebut.

Bila kekompakan KMP tetap terjaga hingga pengesahan RUU Pilkada, sangat mungkin pilkada langsung hanya tinggal sejarah masa lalu Indonesia. Lantas, masih adakah peluang menggagalkan penghapusan pilkada langsung?

Pengamat Pemilu Jeirry Sumampow dari Komite Pemilih Indonesia (Tepi) meyakini masih ada celah membatalkan masukan pembatalan pilkada langsung. Salah satu celah tersebut menurutnya ada pada sosok Susilo Bambang Yudhoyono.

Menurut Jeirry, walau hampir seluruh anggota fraksi Demokrat di DPR setuju dengan pembatalan pilkada langsung, sosok SBY yang belum menyatakan sikap, menjadi penentu keputusan tersebut.

"Peran SBY menjadi penting karena Demokrat masih menjadi (salah satu) fraksi terbesar di Parlemen sekarang. Kalau SBY berpikir lain, dengan sendirinya peta itu akan berubah. Demokrat belum menyampaikan pernyataannya," ujar Jeirry dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (14/9/2014).

Ia pun meyakini, pada akhirnya SBY akan menentukan sikap untuk menolak penghapusan pilkada langsung. Hal itu menurut Jeirry karena SBY merupakan presiden dua periode yang lahir dari proses pilkada langsung. Sebagai bagian dari sejarah, ia yakin SBY akan berpikir dua kali mendukung pilkada melalui DPRD.

"Yang paling mungkin SBY menginstruksikan ke Fraksi Demokrat mendukung pilkada langsung, itu sangat mungkin dilakukan. SBY ini orang yang dapat keuntungan dari pilkada langsung, kalau dulu nggak langsung, kita nggak mungkin dapat presiden seperti SBY," ucapnya.

Ia pun yakin dalam beberapa hari ke depan jelang pengesahan RUU Pilkada, akan ada perubahan dinamika politik, baik itu yang mendukung maupun menolak pilkada langsung. Terutama terkait sikap Demokrat yang selama ini mendukung penghapusan pilkada langsung.

Ia yakin, sekuat apa pun sikap anggota Fraksi Demokrat di DPR, keputusan yang diambil akan tetap mengacu pada sikap SBY selaku Ketua Umum Partai Demokrat.

"Sejak awal Demokrat memang konsisten, tapi lihat opini sekarang, Mendagri (Gamawan Fauzi) mulai beropini berbeda. Ini masih bisa berubah. Demokrat masih ditafsir menolak pilkada langsung, tapi kalau lihat wacana di Parlemen, saya lihat Demokrat masih tidak terlalu tegas," ucap Jeirry.