Tim Transisi: Alokasi Subsidi BBM untuk Kesejahteraan Rakyat

Liputan6.com, Jakarta - Subsidi harga bahan bakar minyak (BBM) menjadi tantangan pertama pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Tim Transisi juga sudah menyiapkan simulasi kondisi untuk menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi.

Deputi Tim Transisi Andi Wijajanto mengatakan, timnya sedang menyiapkan 4 opsi harga kenaikan harga BBM. Ruang fiskal yang dihasilkan pun cukup besar, yakni Rp 37 miliar hingga Rp 51 miliar.

Meski begitu, Andi meyakini ruang fiskal itu akan digunakan untuk program kesejahteraan rakyat. Bukan malah digunakan untuk kepentingan para penyelenggara negara.

"Kami memastikan, ruang fiskal itu jadi program yang topang kesejahteraan rakyat. Jangan jadinya mobil dinas, kenaikan gaji PNS (Pegawai Negeri Sipil), atau gedung pemerintah. Ini harus jadi solar nelayan, KIP (kartu Indonesia pintar), KIS (kartu Indonesia sehat). Kerangkanya bukan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional), tapi kebutuhan rakyat banyak," kata Andi di Rumah Transisi, Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (1/9/2014).

Simulasi yang dilakukan memang belum diserahkan ke Jokowi-JK untuk menjadi bahan pertimbangan. Tapi imbuh Andi, Jokowi pasti menginginkan dampak sosial betul betul diatasi.

"Contohnya, nelayan harus tetap melaut, anak-anak harus tetap sekolah, puskesmas harus tetap bisa melayani semua orang. Yang kami pastikan dan sedang diperhitungkan mereka yang terkena dampak itu butuh dana berapa triliun akan mendapat bantalan sosial dari pemerintah," ujar Andi.

Sejauh ini, lanjut Andi, Tim Transisi memang sudah memiliki beberapa opsi sebagai pertimbangan. Mulai besaran kenaikan harga BBM bersubsidi Rp 500, Rp 1.000, Rp 1.500, hingga Rp 3.000. Selain itu, simulasi pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono menaikkan harga BBM lalu dilanjutkan Jokowi. Bahkan sepenuhnya dilakukan semasa pemerintahan Jokowi.

"Semua masih bentuk simulasi. Ada juga simulasi penghematan besar-besar di sejumlah kota besar," pungkas Andi.

Baca juga:

Tim Transisi Jokowi Cari Saat Tepat Naikkan Harga BBM
Indonesia Darurat BBM
DPR: Masalah BBM Ujian Pertama Bagi Jokowi