Puan PDIP: Tolak BBM Bukan Setuju atau Tidak Setuju

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Puan Maharani menanggapi tudingan yang dialamatkan ke partainya dari berbagai pihak terkait kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Menurut Puan, kebijakan kebaikkan harga BBM bersubsidi bukan hal dukung mendukung atau setuju atau tidak setuju.

"Tolak BBM waktu lalu kan bukan tidak setuju atau tidak, mau atau tidak mendukung. Ada hal dari segala aspek, kalau dulu mendukung sekarang menaikkan ya ini lucu," kata Puan di Posko Tim Kampanye Nasional (TKN) Jalan Sisingamangaraja, Jakarta Selatan, Jumat (29/8/2014).

Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDIP ini juga tak menampik ada defisit anggaran jika BBM bersubsidi tidak dinaikkan. Untuk itu, Puan menilai kebijakan mengenai kenaikan harga BBM bersubsidi masih harus digodok secara matang oleh Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai penerus pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Ini masih 1 hal diskusikan secara matang, kita hitung dari segi anggaran dan pendapat tapi sosial dan politik, apa yang dilakukan pemerintahan akan datang Jokowi-JK berkeinginan masyarakat lebih sejahtera jangan terjadi defisit anggaran, negara tidak berbuat apa-apa pada masa mendatang," tambah Puan.

Megawati

Presiden terpilih Joko Widodo atau Jokowi meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menaikkan harga BBM bersubsidi. Namun ditolak dengan alasan waktunya tidak tepat. Jokowi pun mengaku rela tidak populer jika dirinya yang memberlakukan kebijakan itu.

Apakah kini PDIP tidak konsisten karena Jokowi merupakan jagoan PDIP? Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menepis dugaan tersebut.

"Bukan berarti ketika kami masuk (pemerintahan). Kami berkalkulasi secara nyata. Jangan bilang kami tidak konsisten. Kalau kenyataannya subsidi dibiarkan, penyediaan BBM membuat rakyat antre dan sebagainya," kata Megawati di tempat serupa.

Mega pun menegaskan, selama 10 tahun di luar pemerintahan, bukan berarti partainya bersikap layaknya oposisi. Meski bukan oposisi, PDIP tetap memantau kinerja pemerintahan hingga tingkat bawah. (Sss)