Menko Polhukam: Kebijakan Kenaikan Harga BBM Tak Tepat

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Djoko Suyanto menjelaskan isi perbicangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dalam pertemuan di Nusa Dua, Bali pada Rabu 27 Agustus 2014 malam kemarin, terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Kata dia, SBY menilai kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi tahun tidak tepat karena adanya kenaikan tarif dasar listrik (TDL) dan elpiji 12 kilogram.

"Presiden (SBY) memberikan penjelasan bahwa tahun lalu sudah dinaikkan harga BBM. Jadi tidak tepat apabila kebijakan kenaikan BBM itu diambil," ujar Djoko dalam keterangan tertulis yang diterima Liputan6.com di Jakarta, Kamis (28/8/2014).

Dia menjelaskan, kenaikan BBM tahun ini akan berdampak besar bagi masyarakat luas. Rakyat kelas menengah ke bawah akan semakin menderita.

"Karena yang paling menderita akibat itu adalah rakyat. Inflasi akan naik, harga-harga akan naik, angka kemiskinan otomatis akan naik, pertumbuhan melambat, pengangguran meningkat dan sebagainya," papar Djoko.

Menurut dia, kenaikan harga BBM baru tepat dilakukan bila terjadi kenaikan harga minyak dunia yang sangat besar. Sementara saat ini harga minyak dunia diprediksi turun.

"Kecuali ada perubahan yang sangat mendasar, seperti kenaikan harga minyak dunia naik drastis. Saat ini kecenderungannya turun," kata Djoko.

Dia menegaskan, pada pertemuan di Bali, yang benar adalah Jokowi meminta pendapat kepada SBY soal kenaikan harga BBM. Bukan Jokowi meminta SBY untuk menaikkan harga BBM.

"Jangan hanya difokuskan pada SBY tidak mau menaikkan harga BBM  saja. Penjelasan itu pun setelah diminta pendapat SBY oleh Jokowi tentang kenaikan harga BBM. Jadi bukan Jokowi minta  Presiden SBY menaikkan harga BBM.

Jokowi sebelumnya mengaku dirinya meminta SBY untuk menaikkan harga BBM sebelum pemerintahannya berakhir pada Oktober 2014 mendatang. Namun, kata Jokowi, SBY menganggap saat ini kurang tepat untuk menaikkan harga BBM.

"Jadi ini terus terang ingin saya sampaikan tadi malam. Memang secara khusus, saya meminta kepada Presiden SBY untuk menekan defisit APBN dengan menaikkan harga BBM," kata Jokowi di Balaikota DKI Jakarta, hari ini.

"Saya ini masih gubernur. Ini wilayahnya sekarang wilayahnya beliau (SBY). Beliau (SBY) menyampaikan bahwa saat ini, kondisinya dianggap masih kurang tepat untuk menaikkan (harga) BBM. Kira-kira itu jawaban SBY," tambah mantan Walikota Solo itu. (Ans)