Sukses

LSI: 45,60% Masyarakat Khawatir Jokowi Dijegal Koalisi Prabowo

Pemerintahan Jokowi-JK masih dipusingkan dengan porsi koalisi di kabinet yang didominasi Koalisi Merah Putih besutan Prabowo-Hatta.

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintahan Jokowi-JK masih dipusingkan dengan porsi koalisi di kabinet yang didominasi Koalisi Merah Putih besutan Prabowo-Hatta. Hal itu dikhawatirkan dapat menjegal langkah Jokowi-JK dalam menjalankan program pemerintahan.

Survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menunjukan masyarakat juga punya keyakinan serupa terkait kondisi timpang itu. Masyarakat juga yakin langkaH Jokowi-JK juga akan terganjal di parlemen.

"45,60% publik meyakini bahwa program-program pemerintah Jokowi akan terhambat di DPR jika DPR didominasi koalisi Merah Putih," kata peneliti LSI Rully Akbar di kantornya, Rawamangun, Jakarta, Kamis (28/8/2014).

Sedangkan masyarakat yang percaya jalan Jokowi tidak terhambat hanya 31,09%. Masyarakat yakin Jokowi tetap bisa bertahan meski tidak kuat di parlemen.

"Presiden kita timpang. Di tingkat eksekutif, tingkat keterpilihan memang besar. Tapi di sisi lain tidak cukup kuat di legislatif," tutup Rully.

Jokowi-JK sudah mulai melakukan manuver politik untuk menggaet parpol koalisi Merah Putih. Diawal, Jokowi menyebut PAN dan Demokrat akan bergabung. Hal itu diyakini untuk menguatkan posisi koalisi di parlemen yang kini hanya diisi 4 parpol.

Kepercayaan masyarakat kepada Pemerintahan Jokowi-JK dalam survei LSI mencapai 71,73%. Namun, kata Rully, saat ini masyarakat juga khawatir Jokowi-JK tak dapat memenuhi janjinya dalam 100 hari pertama.

"Program (100 hari) itu adalah lebih memberdayakan wong cilik, lebih menumbuhkan ekonomi, serta merapatkan pertumbuhan. Kedua menyelamatkan uang rakyat dengan memberantas korupsi, dan melindungi Bhineka Tunggal Ika dengan lebih tegas kepada semua warga negara tanpa diskriminasi," kata Rully.

Hal lain yang ditawarkan Jokowi adalah 5 kontrak politik yang berubah menjadi 9 program nyata yang akan dilakukan Jokowi 5 tahun mendatang.  Program prorakyat itu mulai dari menaikan gaji PNS hingga pendidikan dan kesehatan gratis.

"Ini menjadi kekhawatiran sendiri bagi masyarakat. Apakah Jokowi-JK bisa menjalankan semua itu selama 5 tahun ke depan. Kalau tidak ini menjadi boomerang bagi pemerintahan Jokowi-JK," tutup Rully.

Survei terbaru ini menggunakan metode multistage random sampling dengan melibatkan 1.200 responden. Survei dilakukan pada 24-26 Agustus dengan margin of error plus minus 2,9%.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini