Maruarar PDIP: DPR Baru Jangan jadi Stempel Pemerintahan

Liputan6.com, Jakarta - Politisi PDIP Maruarar Sirait menyatakan, DPR tidak boleh menjadi stempel yang selalu mendukung kebijakan pemerintah. Sebab, tidak ada pemerintah yang selalu benar kebijakannya. Setiap kebijakan pemerintah itu harus dikontrol.

"‎Kita sangat menolak bagaimana DPR itu menjadi stempel. Pada zaman Orde Baru, jujur saja DPR itu stempel, itu kita tolak. Kita juga harus jujur tidak ada pemerintah yang pasti selalu benar kebijakannya. Ada yang perlu dikritisi," kata Maruarar dalam diskusi 'Peta Politik Pasca Pilpres' di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (23/8/2014).

Menurut Ketua DPP PDIP tersebut, dalam setiap pemerintahan pasti ada kelebihan dan kekurangan. Dia mencontohkan, pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pertumbuhan ekonomi cukup tinggi namun masih ada persoalan pemerataan.

Anggota Komisi XI DPR atau Komisi Keuangan dan Perbankan ini menambahkan, hal tersebut menjadi tugas Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) untuk mengatasi persoalan tersebut. "‎Nggak ada Superman lah. Setiap jaman pasti ada kelebihannya, pasti ada kekurangannya," ujar dia.

Maruarar mengatakan, apabila pemerintah di era Jokowi-JK mengeluarkan kebijakan ‎yang salah maka kebijakan itu harus dikritisi. "Kita tidak mau kalau pemerintah salah justru dibela," tandas Maruarar.

Masa bakti anggota DPR periode 2009-2014 berakhir pada 30 September 2014. Sebanyak 356 anggota DPR periode 2014–2019 akan dilantik 1 Oktober 2014. (Ein)