Sukses

Ribuan Polisi Jaga KPU Surabaya Saat Putusan Sengketa Pilpres

Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya juga akan menurunkan 375 personel yang siap mengamankan obyek vital di wilayah hukumnya.

Liputan6.com, Jakarta - Demi menjaga keamanan terkait pengumuman putusan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang akan diumumkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), Polrestabes Surabaya melakukan pengamanan di wilayah hukumnya. Sebanyak 3.094 personel gabungan disiapkan untuk mengamankan sejumlah lokasi, hari ini.

Kapolrestabes Surabaya Kombespol Setija Junianta mengatakan 3.094 Personel gabungan telah disiapkan untuk melakukan pengamanan tersebut yang terdiri dari polisi, TNI dan instansi terkait.

"Kesemuanya adalah 1.451 personel dari Polda Jatim, 1.103 personel dari Polrestabes Surabaya, 340 personel dari TNI, dan 200 personel dari instansi terkait seperti Satpol PP dan Dinas Perhubungan Surabaya," ujar Setija di Surabaya, Kamis (21/8/2014).

Setija menjelaskan, personel tersebut akan disiapkan sejumlah kendaraan taktis (rantis) yang diturunkan dalam pengamanan tersebut. "Kami akan melakukan pengamanan seperti biasanya yaitu baik melakukan pengamanan tertutup maupun terbuka," imbuhnya.

Dia menambahkan, ada tiga lokasi yang akan diprioritaskan dalam pengamanannya yaitu di kantor KPU Provinsi, kantor KPU Kota Surabaya, dan kantor Bawaslu begitu juga 10 objek vital lainnya.

"Pusat perbelanjaan dan tempat-tempat yang memiliki potensi berkumpulnya massa juga mendapat perhatian kami. Ini semua untuk memberikan pelayanan dan kenyamanan kepada warga di Surabaya dan membuat keadaan yang kondusif di kota Surabaya pada khususnya," pungkas Setija

Selain itu, Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya bekerjasama dengan Ditpolair Polda Jatim juga akan menurunkan 375 personel yang siap mengamankan obyek vital di wilayah hukumnya.

Menurut Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak AKBP Aris Syahbudin, anggota yang diterjunkan bakal dibekali perlengkapan  pengendalian massa (Dalmas). Dan dia mengaku, pihaknya siap mengamankan Surabaya, terutama wilayah Perak saat ada sidang dan putusan MK, serta setelah adanya putusan.

"Ini dilakukan sebagai antisipasi adanya aksi massa yang tidak puas atas putusan MK," jelasnya.

Ada dua obyek vital yang akan mendapat penjagaan ketat dari Polres Pelabuhan Tanjung Perak, yakni kantor Pertamina dan jembatan Suramadu Surabaya. Jika ada aksi massa dari Madura masuk ke Surabaya, tidak tertutup kemungkinan jembatan Suramadu ditutup.

Polisi yang akan diterjunkan mengamankan kantor Pertamina dan Jembatan Suramadu berasal dari berbagai kesatuan, seperti, satuan reskim, intel, sabhara, dan lalu lintas.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini