Sukses

Senior Golkar: Langkah Ical Turunkan Citra, Jangan Pilih Lagi

Politisi senior Partai Golkar Siswono Yudo Husodo mengkritik keras langkah-langkah politik yang ditetapkan Ical.

Liputan6.com, Jakarta - Politisi senior Partai Golkar Siswono Yudo Husodo mengkritik keras langkah-langkah politik yang ditetapkan oleh Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie atau Ical. Menurutnya, langkah Ical menurunkan citra partai beringin itu.

"Langkah-langkah DPP di bawah Ical telah memerosotkan citra Partai Golkar. Mulai target suara 30 persen hanya bisa 14 persen, kursi DPR 106 turun jadi 91. Kampanye Golkar lebih sedikit dibanding kampanye Pilpres yang bukan Golkar," kata Siswono di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (24/7/2014).

Ketua Dewan Pakar Golkar itu juga menyesal adanya pemecatan 3 kader Golkar, Nusron Wahid, Agus Gumiwang, dan Poempida Hidayatullah. Ia menilai dukungan di Pilpres seharusnya tak boleh dibatasi.

"Dukungan pada Pilpres itu hak pribadi seseorang. Saya sendiri dukung Jokowi walau partai dukung Prabowo. Beda dengan Pileg, yang dipilih partai. Kalau orang Golkar dukung partai lain, bisa dipecat. Kalau Pilpres, tak bisa dipaksakan. Golkar harus hormati pandangan pribadi dalam konteks Pilpres," ungkapnya.

Ia juga menyoroti Golkar sampai harus mendukung capres dari partai urutan 3 di Pileg dan cawapres dari partai urutan 5 di Pileg. Sementara, lanjut Siswono, mantan Ketua Umum Golkar Jusuf Kalla sama sekali tidak didukung.

"Selanjutnya, ada pula putusan DPP tanpa pembicaraan mendalam ikut koalisi permanen, bentuk yang aneh. Di daerah-daerah itu bisa saja saling berhadapan dan tidak mungkin permanen. Di DPR nggak mungkin permanen," imbuhnya.

Kemudian, Wakil Ketua BK DPR itu mengatakan berdirinya Ical di belakang Prabowo saat menarik diri dari proses Pilpres, Golkar dianggap secara sepihak ikut mendukungnya. Hal itu pun dinilai tidak menunjukkan kedewasaan politik Golkar.

"Ikut nyatakan Pilpres tidak sah, dihadiri Ketum, amat sangat memerosotkan Golkar sebagai partai tua yang harusnya berpolitik secara matang. Peristiwa politik itu cukup pada Munas datang agar pimpinan DPP ini tidak dipilih kembali untuk pimpin Golkar. Tapi tidak perlu adakan Munaslub," tandas Siswono. (Yus)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini