Sukses

Jokowi-JK Menang, Akbar: Golkar Harus Siap di Luar Pemerintahan

Capres nomor urut 1 Prabowo Subianto telah mengundurkan diri dari Pilpres 2014.

Liputan6.com, Jakarta - Capres nomor urut 1 Prabowo Subianto telah mengundurkan diri dari Pilpres 2014. Sementara Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan, pasangan lawan, Jokowi-JK lah yang menjadi pemenang Pilpres 2014. Lalu bagaimana dengan nasib Partai Golkar yang tergabung dalam koalisi pendukung Prabowo-Hatta?

Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung mengatakan, partainya saat ini sudah tak sama lagi seperti masa Orde Baru dulu. Golkar saat ini sudah siap berada di luar pemerintahan.

"Golkar yang sekarang ini Golkar yang era reformasi. Golkar era reformasi itu apa? Dengan paradigma baru, di mana paradigma baru itu, antara lain yang menjadi kepentingan kita adalah Golkar yang demokratis, Golkar yang betul-betul menganut prinsip-prinsip perjuangan rakyat, Golkar yang mandiri, Golkar yang sejalan dengan cita-cita reformasi," kata Akbar di Rumah Polonia, Jakarta Timur, Selasa (22/7/2014).

Karena itu, lanjut Akbar, sebagai politisi harus selalu siap dalam posisi terburuk, termasuk tidak dalam pemerintahan. Karena dalam berpolitik, tidak selalu menyediakan tempat di dalam pemerintahan.

"Sebagai partai politik, kita juga harus selalu siap, walaupun tidak berada di pemerintahan. Tidak selalu partai politik harus ada di pemerintahan. Golkar pun harus siap kalau seandainya tidak berada dalam pemerintahan," ujar dia.

Akbar memastikan akan tetap menjalankan fungsi kontrol dalam menjalankan tugas di parlemen nanti. Hal ini tentu menjadi keniscayaan dalam posisi tidak berada di pemerintahan.

"Tentu saja kita harus mampu menjalankan fungsi-fungsi kita, antara lain fungsi kontrol, fungsi politik, yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan. Harus siap menjalankan fungsi-fungsi itu," tutur dia.

"Golkar juga harus siap tidak berada dalam pemerintahan. Namanya demokrasi. Kalau sewaktu-waktu kita menang ada di pemerintahan, tapi pada waktu yang lain tidak ada di pemerintahan. Itu normal," pungkas Akbar. (Sss)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini