Sukses

Pesan Ketua Konferensi Waligereja Indonesia kepada Jokowi

Calon presiden nomor urut 2 Joko Widodo mengunjungi kantor Konferensi Waligereja Indonesia (KWI).

Liputan6.com, Jakarta - Calon presiden nomor urut 2 Joko Widodo mengunjungi kantor Konferensi Waligereja Indonesia (KWI). Pria yang kerap disapa Jokowi itu mendapatkan pesan dari Ketua KWI Ignatius Suharyo.

Ignatius mengatakan, dalam pertemuannya dengan Jokowi, ia menyampaikan perihal Surat Gembala sebagai seruan memilih pemimpin yang sesuai cita-cita gereja kepada umat Katolik. Serta menjaga agar tercipta pemilu damai.

"Surat Gembala adalah ajaran sosial gereja khas Katolik. Tadi saya bercerita ke Pak Jokowi," ujar Ignatius di Jalan Cut Mutiah, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (19/7/2014).

Dia menjelaskan, isinya ada 4 poin utama. Yakni memilih pemimpin yang menghargai kehidupan dan menghormati martabat manusia, pemimpin yang memperjuangkan kebaikan bersama sesuai sila ke-5 Pancasila, pemimpin yang bisa menggerakkan kesetiakawanan, serta memilih pemimpin yang perhatian kepada yang membutuhkan.

"Yang jelas kalau sila ke-5 dalam Pancasila diperjuangkan, siapapun yang memimpin pasti dihormati," ucap Ignatius.

Yang terpenting, menurut dia, adalah pesan terakhir dalam Surat Gembala itu. Yakni seruan agar konflik yang terjadi selama Pemilu, setelah penetapan presiden terpilih oleh KPU, diakhiri. Selain itu siapapun nantinya yang terpilih, diharapkan masyarakat tetap menjaga perdamaian.

"Itu surat hanya umat Katolik. Jadi yang bisa kami imbau ya umat Katolik," jelas Ignatius.

Sekretaris Eksekutif KWI Romo Purwanto menjelaskan, dikeluarkannya Surat Gembala itu karena berakar dari perbedaan persepsi dalam Pemilu. Terutama mengenai hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei pada Pilpres yang berbeda.

Perbedaan itu seperti membuat masyarakat terbelah. Kondisi itulah yang menurut Purwanto dikhawatirkan terus dipelihara dalam masyarakat.

"Oleh karena itu kami buat seruan supaya umat tenang dan sabar menunggu apa yang ditetapkan oleh KPU. Sekalipun tidak menggembirakan semua, tapi paling tidak sebagai lembaga resmi negara, KPU yang harus kita ikuti," demikian Romo Purwanto. (Sss)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.