Hitung Suara Tingkat Kabupaten, Ini Catatan Bawaslu untuk KPU

Liputan6.com, Jakarta - Rekapitulasi perhitungan suara resmi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah memasuki tingkat kabupaten dan kota. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengingatkan kepada penyelenggara dan panitia pengawas agar memperhatikan logistik pemilu dalam keadaan lengkap saat rekapitulasi berlangsung.

"Harus dipastikan, dokumen, mulai dari C1, kotak suara, dokumen desa sampai kecamatan, semua sudah harus terkumpul. Karena ujungnya pemilu ada di KPU kabupaten/kota, semua naik ke sana. Jadi itu harus disortir, dikroscek oleh KPU, sudah datang belum barangnya," kata anggota Bawaslu Daniel Zuchron di Gedung Bawaslu, Jakarta, Kamis (17/7/2014).

Daniel menambahkan, penyelenggara dan panwas juga harus memperhatikan prosedur penghitungan suara yang tercantum dalam Peraturan KPU (PKPU). Jika prosedur tak diikuti, selain membuang-buang waktu, hal tersebut akan mengindikasikan bahwa ada sesuatu yang disembunyikan oleh pihak penyelenggara.

Tak hanya itu, Daniel juga mengingatkan untuk lebih teliti saat memeriksa dokumen pemilu seperti C1 saat melakukan penghitungan suara.

"Dokumen-dokumen kertas ini harus rapi. Tandatangannya harus jelas, namanya harus jelas, stempel basahnya harus kuat. Karena itu membuktikan bahwa tak ada yang mengubah dokumen itu. Karena kalau berubah, jadi aneh lagi. Itu dokumen negara itu," tambah Daniel.

Daniel menyampaikan, setiap tanda tangan yang tercantum pada dokumen-dokumen tersebut harus dibubuhkan di dalam forum. "Kalau sudah ada tanda tangan PPK (Panitia Pemilu Kecamatan), kemudian saksinya nggak ada, kemudian ditambahin tanda  tangan, itu bahaya. Di Pileg kita ketahui ada banyak yang begitu itu," ucap Daniel. (Mut)